KEDIRI – Mendung kelabu tengah menyelimuti insan pers di Indonesia. Tak hanya badai pemutusan hubungan kerja (PHK), indeks kebebasan pers juga anjlok dari peringkat 111 dunia pada 2024 menjadi nomor 124 pada 2025. Sementara pada 2023 Indonesia berada di peringkat ke-108 dari 180 negara.
Fakta ini terungkap dalam Seminar Nasional dan Peringatan World Press Freedom Day 2025 di Auditorium IAIN Kediri yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berkolaborasi dengan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) dan Forum Alumni Aktivis Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI).
“Bukan rahasia lagi ya teman-teman, kebebasan pers di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Bahkan, memburuk. Meskipun setiap tahun Dewan Pers mengeluarkan indeks kebebasan pers yang masih dianggap baik, pada kenyataan lapangannya itu menunjukkan gambaran yang lebih suram. Bahkan, posisi kita, berdasarkan Laporan World Press Freedom Index 2025 yang dirilis Reporters Without Borders (RSF) pada 2 Mei lalu. Tahun ini, indeks kebebasan pers di Indonesia tercatat kian merosot hingga ke posisi 127 dari 180 negara. Pada 2024, Indonesia berada di peringkat 111 di dunia dan pada 2023 di peringkat ke-108,” kata Ketua AJI Indonesia Nany Afrida, mengawali sambutannya.
Selain Nany, dalam diskusi bertema ‘Memperkuat Perlindungan Terhadap Pers Mahasiswa di Era Digital’ yang didukung penuh UNESCO ini hadir juga tiga pembicara lain. Yaitu, Sekjend PPMI Wahyu Gilang, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Direktur Eksekutif LBH Pers Mustafa Layong serta perwakilan UNESCO Ana Lomtadze
Nany menyebut, anjloknya indeks kebebasan pers di Indonesia salah satunya lantaran di banyak daerah jurnalis masih mengalami kekerasan dan intimidasi. Ini baru kejadian yang menimpa para jurnalis professional, belum termasuk insan pers mahasiswa.
“Saya cuma ingin mengatakan bahwa tantangan ke depan itu semakin kompleks. Di satu sisi kita menghadapi konten berbahaya, hoax, disinformasi, misinformasi, ujaran kebencian dan lain-lainnya. Tapi di sisi lain pers mahasiswa juga menjadi sasaran sensor, tekanan institusi bahkan serangan digital,” katanya.
Nany menegaskan, AJI melihat dalam ekosistem perguruan tinggi, lembaga pers mahasiswa memiliki peran strategis dalam merespons penyebaran konten berbahaya di ranah daring. Pers mahasiswa berfungsi sebagai media independen kalangan muda yang kritis dan analitis, yang tidak hanya meliput isu-isu di lingkungan kampus, tetapi juga permasalahan yang terjadi di masyarakat secara luas. Peran ini menjadikan pers mahasiswa sebagai aktor penting dalam memerangi disinformasi dan meningkatkan kesadaran literasi media di kalangan mahasiswa.
Sayangnya, lembaga pers mahasiswa masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari ancaman fisik maupun digital, hingga keterbatasan akses terhadap pengembangan kapasitas secara profesional.
Semangat ini juga yang dibawa oleh UNESCO. Perwakilan mereka Ana Lomtadze mengatakan, bahwa pers mahasiswa memainkan peran yang sangat penting di universitas, mewakili suara-suara strategis, media pemuda independen, meliput isu-isu kampus dan masyarakat dengan lensa analitis kritis.
Selain tantangan yang disebutkan oleh Nany, menurut Ana, sesuai tema dalam seminar nasional ini, mereka juga dihadapkan pada pengaruh kecerdasan buatan terhadap kebebasan berekspresi.
“Anda mungkin tahu bahwa kemarin kita memperingati hari kebebasan pers sedunia yang tahun ini menyoroti pengaruh kecerdasan buatan yang semakin besar terhadap kebebasan berekspresi, dan lanskap media secara luas. Ini relevan bagi kita hari ini. Saatnya kita merenungkan tantangan dan tanggung jawab yang kita hadapi dengan transformasi digital. Kita menyaksikan perubahan mendalam di dunia yang menciptakan simetri kekuatan yang semakin besar antara komunitas lokal dan perusahaan global, yang terkadang juga digunakan oleh pemerintah untuk mensurvei dan menindak ruang sipil,” kata Ana, membuka sambutannya melalui daring.
“Sangat sulit untuk menolak apalagi memahami dan menganalisis isu-isu yang saat ini memengaruhi kita semua. Di sinilah pers berperan. Anda tidak hanya melaporkan kisah-kisah yang menjadi perhatian publik. Anda juga memerangi disinformasi dan meningkatkan kesadaran,” tambahnya.
Sehingga, menurut Ana, penting untuk membekali mereka dengan literasi media. Tidak hanya untuk menavigasi lanskap digital tetapi juga untuk menghasilkan jurnalisme profesional independen yang melayani publik.
“Cara kita memandang literasi adalah bahwa literasi membantu membekali kemampuan untuk berpikir kritis, memverifikasi fakta, mengenali informasi ini dan secara keseluruhan membantu menavigasi platform digital, dengan lebih aman dan kritis,” jelasnya.
Sambil membekali mereka dengan literasi secara digital, Ana memastikan UNESCO dan AJI juga akan tetap menegakkan jurnalisme dan etika pada teman-teman pers mahasiswa. “Inisiatif ini juga penting dalam meningkatkan keamanan digital Anda dan membantu Anda tetap aman sambil menegakkan jurnalisme dan etika,” pungkasnya.
Di hari pertama ini, seminar diisi oleh empat pembicara. Pertama ada Sekjend PPMI Wahyu Gilang yang membeber data represi yang dialami pers mahasiswa. Bahwa, dari kurun waktu 2013-2021 tercatat ada 331 kasus kekerasan terhadap Persma di berbagai kampus di Indonesia. Baik itu dilakukan oleh birokrasi kampus, organisasi hingga aparat. Pun dengan Ketua AJI Indonesia Nany Afrida yang juga berbagi pengalamannya menjadi wartawan.
Lalu ada Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dan Direktur Eksekutif LBH Pers Mustafa Layong yang berbicara mengenai relevansi pers mahasiswa di era digital saat ini.
