Kabarjatim.com, SURABAYA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah bersiap memasuki babak baru dalam kedaulatan energi nasional, yakni konversi energi kedua dari *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ke *Compressed Natural Gas* (CNG). Kebijakan strategis ini disambut sebagai momentum besar untuk mewujudkan kemandirian energi dan keadilan bagi daerah penghasil gas, khususnya Pulau Madura.
Founder dan Owner BAGASMARA (Bandar Gas Madura), HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy, menyatakan bahwa konversi ke CNG merupakan langkah krusial karena sumber energinya berasal dari gas bumi dalam negeri. Hal ini berbeda dengan LPG yang sebagian besar kebutuhannya masih harus dipenuhi melalui impor.
“Konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi momentum koreksi sejarah. Ia harus menjadi jalan baru untuk memastikan bahwa kekayaan gas Madura benar-benar kembali kepada rakyat Madura,”ujarnya. Rabu (13/5/2026).
Berikut adalah poin-poin utama terkait urgensi kebijakan konversi energi tersebut:
Efisiensi dan Penghematan Negara: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memproyeksikan harga CNG bisa lebih murah sekitar 30 persen dibanding LPG. Pemanfaatan CNG juga diprediksi mampu menghemat devisa negara hingga Rp130 triliun serta mengurangi beban subsidi energi secara signifikan.
Ironi Kekayaan Gas Madura: Madura merupakan pulau kaya gas yang memasok sekitar 70 persen kebutuhan industri Jawa Timur, namun rakyatnya dinilai belum merasakan manfaat maksimal dari kekayaan alam tersebut. Selama ini, gas Madura dialirkan melalui pipa laut menuju pusat industri di luar pulau, sementara angka kemiskinan di Madura masih menjadi tantangan.
Amanat Penderitaan Rakyat Madura (AMPERA): HRM. Khalilur menekankan pentingnya pelibatan elemen lokal Madura—mulai dari BUMD, koperasi, pesantren, hingga pengusaha lokal—dalam mata rantai bisnis CNG. Ia menegaskan bahwa Madura tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri.
Lebih lanjut, Gus Lilur memohon kepada Presiden RI, Menteri ESDM, SKK Migas, serta badan usaha seperti Pertagas dan PGN agar memberikan ruang strategis bagi Madura dalam pengelolaan *mother station* (induk stasiun gas). Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan jantung distribusi gas masa depan yang akan melayani rumah tangga, UMKM, dan industri rakyat.
“Kemitraan itu tidak boleh bersifat kosmetik. Kemitraan itu harus nyata: ada saham, ada pengelolaan, ada alih teknologi, dan ada manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat,”Pungkasnya.
