Kabarjatim.com, Surabaya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi ancaman serius di tingkat lapangan. Masalah mulai dari pengelolaan dapur yang asal-asalan, kasus keracunan di sejumlah daerah, menu tidak sesuai standar, hingga dugaan praktik pungutan liar dan pemotongan anggaran membayangi realisasi program mulia ini.
Kondisi tersebut memantik keprihatinan mendalam dari Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur. Tokoh nahdliyin ini menegaskan bahwa program yang sejatinya merupakan bentuk kasih negara kepada anak-anak sekolah, khususnya siswa miskin, terancam menjadi beban moral dan politik jika terus disusupi para pemburu keuntungan.
“MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Tetapi MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan. Anak-anak miskin harusnya menerima makanan yang layak, sehat, dan disukai. Bukan makanan yang anggarannya dipotong, dicopet, atau *dikenthit* sebelum sampai ke piring mereka,”Ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2026).
Gus Lilur mendorong pemerintah segera melakukan *pilot project* nasional dengan menerapkan model pengelolaan berbasis dapur sekolah atau SPPG mandiri milik negara ini di satu kabupaten/kota pada setiap provinsi sebagai percontohan.
“MBG pasti meroket jika tanpa copet. Jangan biarkan program raksasa dan niat mulia Presiden Prabowo ini dibajak serta dijadikan proyek bancakan oleh oknum-oknum di bawah,”Tandasnya.
Berikut adalah poin-poin krusial dan evaluasi mendalam yang disoroti oleh Gus Lilur terkait pelaksanaan program MBG:
1. Pelanggaran Moral dan Pesan Al-Qur’an
Gus Lilur mengutip Al-Qur’an Surat Al-Insan ayat 8 yang menegaskan kewajiban memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Menurutnya, siapa pun oknum yang berani mengurangi hak makanan anak-anak miskin dalam program MBG telah melakukan pelanggaran moral dan prinsip keagamaan yang sangat serius.
2. Struktur Bisnis Pihak Ketiga dan Potensi Rente
Publik jamak keliru menyamakan posisi mitra bisnis dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mitra adalah pihak ketiga yang berorientasi bisnis, yang menginvestasikan modal sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar untuk membangun dapur fisik, lalu menyewakannya ke Badan Gizi Nasional (BGN) dengan nilai kisaran Rp6 juta per hari kerja.
Menurut Gus Lilur, keputusan negara yang tidak berinvestasi membangun dapur sendiri melahirkan celah komersialisasi berlapis (mulai dari biaya sewa, lisensi, hingga margin keuntungan) yang rawan disusupi pemburu rente di luar sistem resmi.
3. Ancaman Pemotongan Anggaran (*Fee* per Porsi)
Alokasi anggaran satu porsi MBG di masyarakat diketahui sebesar Rp15.000, dengan rincian Rp5.000 untuk operasional SPPG dan Rp10.000 bersih untuk komponen bahan makanan. Namun, laporan lapangan menunjukkan adanya dugaan oknum yang meminta *fee* bervariasi antara Rp500 hingga Rp3.000 per porsi.
“Kalau dari Rp10.000 masih diminta *fee*, maka nilai sisa makanan anak-anak ada yang akhirnya tinggal sekitar Rp7.000. Inilah yang saya sebut copet anggaran MBG dan ini harus dihentikan total. Pemilik dan pegawai SPPG sudah ada ruang penghasilannya dari komponen operasional, jangan makan jatah anak miskin,”tegasnya.
Sebagai langkah penyelamatan program, Gus Lilur mendesak pemerintah melakukan pembenahan radikal pada tiga aspek: tata kelola anggaran, tata kelola dapur, dan sistem pengawasan. Ia mengusulkan dua opsi solusi konkret kepada Presiden Prabowo Subianto:
Pengelolaan Langsung oleh Negara: Mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Negara melalui BGN harus membangun dan mengelola SPPG secara mandiri agar bisa mengunci standar kualitas, menekan biaya, dan menutup total ruang pungutan liar.
Integrasi Dapur dan Kantin Sekolah: Membangun fasilitas dapur langsung di lingkungan sekolah dengan melibatkan kepala sekolah, guru, komite, wali murid, puskesmas, serta ahli gizi. Model ini dinilai memotong rantai kendali menjadi lebih pendek, memudahkan pengawasan berlapis, dan memastikan makanan disajikan lebih segar tanpa risiko basi di perjalanan.
