SIDOARJO : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi solusi nutrisi bagi siswa, justru menuai kritik tajam di Kecamatan Tarik, Sidoarjo. Para orang tua murid di SPPG Singogalih meluapkan kekecewaannya setelah mendapati paket makanan yang dibagikan pada hari kedua pelaksanaan dinilai jauh dari standar gizi seimbang dan lebih menyerupai kudapan ringan.
Berdasarkan Informasi yang dihimpun, paket yang diterima oleh para siswa tersebut hanya berisi satu kotak susu ukuran kecil, tiga butir buah anggur, kentang kering, serta tiga biji tahu walik. Komposisi ini dianggap tidak memenuhi takaran gizi untuk kategori makanan utama bagi anak sekolah. Keluhan pun bermunculan dari para wali murid yang merasa dibohongi dengan label “makanan bergizi” yang dicanangkan pemerintah. selain itu packing makanan jauh dari kata profesional terkesan seadanya dengan menggunakan mika plastik.
“Ini bukan makanan bergizi gratis, namun hanya camilan saja,” ungkap salah satu orang tua murid dengan nada kecewa saat melihat isi paket tersebut.
Kegeraman senada juga viral dalam bahasa lokal di kalangan wali murid yang memprotes kualitas makanan sejak pertama kali diterima. Mereka mempertanyakan janji hidup sehat yang diusung program ini jika menu yang diberikan tidak memiliki kecukupan karbohidrat dan protein yang layak. “Duduk MBG, tapi gramian (camilan). Endi seng jare sehat? Iku wes podo protes kaet oleh kok koyok ngene,” ujar warga lainnya yang merasa kualitas menu tersebut sangat memprihatinkan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai pengawasan distribusi dan standarisasi menu di tingkat sekolah. Para orang tua menuntut adanya transparansi mengenai anggaran dan pemilihan vendor agar kejadian serupa tidak terulang kembali, mengingat pentingnya asupan nutrisi untuk tumbuh kembang anak.
“Jangan Asal bikin, asal bagikan saja, standart mutunya juga diperhatikan lo,”Imbuh wali murid lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak SPPG Singogalih maupun otoritas terkait mengenai polemik menu MBG pada hari kedua tersebut. Masyarakat masih menunggu penjelasan mengenai alasan di balik pemberian menu yang dinilai tidak layak sebagai makanan pokok tersebut.
