Kabarjatim.com, JOMBANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperkuat kolaborasi strategis bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Tenaga Kesehatan (Aptinakes) Jawa Timur. Kemitraan ini dijalin demi mendongkrak kapasitas dan ketangguhan masyarakat di tingkat desa dalam menghadapi potensi ancaman bencana.
Kerja sama yang telah dirintis sejak tahun 2014 silam ini menjadi satu-satunya kolaborasi eksklusif antara BNPB dengan Aptinakes yang ada di Indonesia.
Plt Deputi Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi agenda penyegaran (*refresh*) sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kedua. Melalui langkah konkret ini, BNPB berkomitmen memastikan isu-isu kebencanaan lokal dapat diintegrasikan ke dalam program Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Kami mengajak perguruan tinggi karena selain pemerintah daerah, mereka adalah pihak yang paling memahami situasi riil masyarakat di bawah,”Ujarnya. Selasa, 9 Juni 2026.
Salah satu poin krusial dalam pembaruan kerja sama ini adalah pemanfaatan hasil Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) yang telah rampung digarap bersama Kementerian Desa pada tahun 2025 lalu. Data evaluasi tersebut nantinya akan dijadikan kompas atau acuan utama bagi para mahasiswa yang hendak menerjunkan diri dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di desa-desa.
Ia berharap, bekal data PKD tersebut membuat mahasiswa tidak lagi meraba-raba dalam menyusun program kerja di desa tujuan. Sebaliknya, Aptinakes didorong bertindak sebagai verifikator yang memvalidasi jawaban dan bukti riil di lapangan terkait indikator ketangguhan desa.
“Aptinakes ini menjadi perpanjangan tangan untuk pendekatan ke desa jika BPBD belum sempat menjangkau ke sana. Jadi sebelum KKN, mereka berkoordinasi dengan BPBD untuk melihat potret PKD di desa tersebut seperti apa,”imbuh lelaki yang akrab disapa papang ini.
Sebagai informasi, gerakan mitigasi berbasis akademisi ini disokong penuh oleh 32 perguruan tinggi kesehatan yang bernaung di bawah bendera Aptinakes Jawa Timur.
Dalam kesempatan yang sama, papang memaparkan bahwa penilaian ketangguhan desa diklasifikasikan ke dalam beberapa tahapan formal. Mulai dari tingkat Pratama (fokus pemenuhan layanan dasar kebencanaan) hingga melangkah ke tingkat Madya (meliputi kesiapan masyarakat, pelatihan teknis, pemahaman risiko, hingga mitigasi pascabencana).
Kendati demikian, BNPB menegaskan bahwa target utama dari program ini bukanlah sekadar mengubah status administrasi desa menjadi “tangguh” secara instan, melainkan bagaimana merawat ketangguhan tersebut secara konsisten di akar rumput.
“Membangun desa tangguh itu butuh tahapan yang panjang, tidak bisa selesai dalam sehari. Yang paling penting adalah keberlanjutannya (*resilience* berkelanjutan). Lebih baik mereka berproses pelan-pelan tapi berkelanjutan, daripada hari ini tangguh lalu besok tidak lagi,”Pungkasnya.
