Kabarjatim.com, KOTA MOJOKERTO – Wakil Wali Kota Mojokerto, Dr. Rachman Sidharta Arisandi, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus tercermin dalam perubahan nyata terhadap kualitas kehidupan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Hasil Kajian Statistik Kota Mojokerto Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Selasa (27/10/2026), bersama tim akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Kegiatan ini membahas dua penelitian, yakni Indeks Kesalehan Sosial (IKS) dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKUPD).
IKS berfungsi mengukur kualitas kehidupan sosial masyarakat sekaligus mengevaluasi program penguatan solidaritas, toleransi, dan ketertiban sosial. Sementara IKUPD digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Mojokerto 2025–2029.
Hasil kajian ITS menunjukkan IKS Kota Mojokerto tahun 2026 mencapai 94,26, meningkat 3,43 poin dari tahun sebelumnya sebesar 90,83. Peningkatan terjadi pada seluruh dimensi, yakni solidaritas sosial, toleransi, dan ketertiban umum.
Sementara itu, evaluasi IKUPD menunjukkan seluruh tujuh indikator tujuan pembangunan tahun 2025 melampaui target. Namun, sembilan dari 23 indikator sasaran masih belum tercapai, termasuk sektor pendidikan, ketenagakerjaan, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup.
Dari evaluasi kinerja program dan serapan anggaran, tercatat 52 program berkategori sangat baik, 30 baik, sembilan cukup, dan 13 kurang baik.
Menanggapi hasil tersebut, Cak Sandi menekankan pentingnya membedakan keberhasilan administratif dengan keberhasilan substantif.
“Kegiatan yang terlaksana belum tentu menghasilkan perubahan, dan target yang tercapai belum tentu berarti persoalannya telah selesai,” tegasnya.
Menurut Cak Sandi, kinerja pemerintahan dan kesalehan sosial masyarakat merupakan dua unsur yang saling melengkapi. Pembangunan harus mampu mempertemukan pelayanan publik yang berkualitas dengan kekuatan modal sosial, gotong royong, dan kepedulian masyarakat.
“Angka pembangunan harus kita perlakukan sebagai cermin untuk melakukan koreksi, bukan sebagai etalase untuk mempertontonkan keberhasilan,” ujarnya.
Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjadikan hasil penelitian sebagai dasar perbaikan kebijakan melalui kolaborasi lintas sektor, dengan program dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Cak Sandi mengapresiasi kolaborasi Diskominfo dan ITS dalam memperkuat kebijakan berbasis bukti ilmiah (evidence-based policy).
“Tujuan akhir pembangunan terletak pada seberapa besar perubahan positif yang dapat dirasakan dan diwariskan kepada masyarakat,” pungkasnya.
