Kabarjatim.com, SURABAYA – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada Agustus 2026, dinamika internal organisasi keagamaan terbesar di Tanah Air kian menguat. Namun, pertarungan yang terjadi bukan sekadar soal siapa yang akan terpilih, melainkan bagaimana arah organisasi ini ditentukan—antara kalkulasi kekuatan politik dan komitmen menjaga kemandirian.
Tokoh muda Nahdliyin, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, menilai kontestasi kali ini tidak bisa dibaca secara normatif. Ia menyebut pola yang terbentuk justru menyerupai “pasangan calon” atau paslon, meskipun istilah tersebut tidak dikenal dalam struktur resmi NU.
“Secara formal memang tidak ada istilah paslon. Tapi dalam praktiknya, kepemimpinan NU selalu lahir dari konfigurasi dua poros: Rais Aam dan Ketua Umum. Itu realitas yang tidak bisa diabaikan,” kata Gus Lilur, Kamis, 30 April 2026.
Secara mekanisme, Rais Aam dipilih melalui forum Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Namun, menurut Gus Lilur, arena paling menentukan justru terjadi sebelum forum itu berjalan, yakni pada proses pembentukan komposisinya. “Pertarungan bukan hanya soal siapa yang dipilih, tapi siapa yang berhak memilih. Di situlah kunci permainan sebenarnya,” tegasnya.
Ia menilai, relasi kepentingan antara calon Ketua Umum dan Rais Aam kerap memengaruhi arah AHWA, sehingga proses yang terlihat normatif sering kali telah melalui konfigurasi politik sejak awal. Dari pembacaan Gus Lilur, sejumlah poros besar mulai terlihat dalam kontestasi Muktamar NU ke-35.
Yahya Cholil Staquf sebagai petahana Ketua Umum, masih dalam tahap mencari pasangan Rais Aam yang mampu memperkuat legitimasi. Miftachul Akhyar yang berada dalam konfigurasi dengan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, sambil menjajaki figur Ketua Umum.
Munculnya nama Nazaruddin Umar dalam radar calon Ketua Umum. Poros berbasis Partai Kebangkitan Bangsa dan IKA PMII yang mulai mengerucut pada Said Aqil Siradj sebagai calon Rais Aam. Serta poros alternatif dari Jawa Timur seperti Marzuki Mustamar dan Abdul Hakim Mahfuz. “Semua poros ini masih cair. Tapi pola ‘paslon’ sudah mulai terbaca sejak sekarang,” jelasnya.
Gus Lilur juga memetakan kekuatan suara yang berpotensi menjadi penentu hasil Muktamar. Ia memperkirakan jaringan PKB–IKA PMII menguasai sekitar 250 suara, jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama sekitar 130 suara, sementara basis petahana Ketua Umum dan Rais Aam masing-masing sekitar 100 suara. Sisanya, sekitar 70–80 suara, masih mengambang.
Jika dua kekuatan besar PKB–IKA PMII dan Kementerian Agama berkoalisi, maka potensi suara dapat menembus angka 400. “Secara matematis, itu bisa membuat Muktamar seperti ‘selesai sebelum dimulai’. Tapi NU tidak sesederhana angka,” ujarnya.
Menurutnya, faktor kompromi menjadi titik paling krusial. Skenario seperti pemberian ruang Ketua Umum kepada Nazaruddin Umar dengan Rais Aam dipegang Said Aqil Siradj dinilai mungkin terjadi, namun tetap bergantung pada kesediaan masing-masing pihak untuk berkompromi. “Pertanyaannya sederhana, siapa yang mau mengalah? Itu yang menentukan arah akhir,” katanya.
Gus Lilur mengingatkan bahwa kekuatan petahana tetap menjadi faktor penting. Yahya Cholil Staquf masih berpeluang membangun poros tandingan dengan figur lain seperti Ma’ruf Amin atau Asep Saifuddin Chalim. Selain itu, poros alternatif dari Jawa Timur juga dinilai tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama dengan basis kultural yang kuat di kalangan pesantren.
Di tengah kompleksitas tersebut, Gus Lilur menegaskan bahwa Muktamar NU tidak boleh hanya dipandang sebagai kontestasi politik organisasi. Lebih dari itu, forum ini merupakan momentum penting untuk menjaga marwah dan kemandirian NU.
“Kita belajar dari pengalaman. Ketika intervensi kekuasaan terlalu kuat, NU bisa kehilangan arah. Muktamar ini harus jadi momentum menjaga kemandirian,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa NU harus tetap berdiri sebagai kekuatan moral bangsa, bukan sekadar arena kompromi kepentingan jangka pendek.
“Muktamar ini bukan hanya soal siapa yang menang, tapi ke mana arah NU akan dibawa ke depan,” pungkasnya.
