Kabarjatim.com, SURABAYA – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35, dinamika internal Nahdlatul Ulama mulai mengerucut pada satu kenyataan: pertarungan kepemimpinan tidak hanya terjadi di arena pemilihan, tetapi sudah berlangsung jauh sebelumnya di ruang-ruang strategis yang menentukan arah organisasi.
Tokoh muda Nahdliyin, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, menyebut fenomena ini sebagai “pertarungan sunyi” yang kerap luput dari perhatian publik, namun justru menjadi faktor penentu hasil akhir Muktamar.
Menurutnya, memahami kontestasi NU tidak cukup hanya melihat mekanisme formal. Diperlukan pembacaan terhadap konfigurasi politik organisasi yang terbentuk melalui relasi, jaringan, dan kepentingan para aktor utama.
“Secara formal Rais Aam dipilih melalui mekanisme AHWA. Tapi dalam praktiknya, arah pilihan itu tidak pernah sepenuhnya steril dari pengaruh konfigurasi awal,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Ia menyoroti posisi Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang secara normatif menjadi penentu Rais Aam. Namun dalam praktik politik organisasi, komposisi AHWA justru menjadi arena paling strategis. Isu terkait tidak diakomodasinya sejumlah kiai dalam struktur AHWA, menurutnya, menunjukkan bahwa pertarungan sudah dimulai sejak tahap awal.
“Ini bukan sekadar siapa yang dipilih, tapi siapa yang punya hak memilih. Di situlah pertarungan sesungguhnya,” tegasnya.
Gus Lilur menggunakan istilah “paslon” untuk menggambarkan realitas politik di tubuh NU, meskipun istilah itu tidak dikenal secara formal. Ia menilai kepemimpinan NU selalu lahir dari kombinasi dua poros: Rais Aam dan Ketua Umum.
Dalam pembacaannya, beberapa konfigurasi mulai terlihat, Yahya Cholil Staquf masih berada pada posisi mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum, sambil mencari pasangan Rais Aam yang tepat.
Saifullah Yusuf cenderung mendorong Miftachul Akhyar tetap di posisi Rais Aam, dengan opsi Ketua Umum yang masih terbuka. Jaringan yang beririsan dengan Partai Kebangkitan Bangsa disebut mendorong skema tertentu dengan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.
Sementara itu, nama Nazaruddin Umar juga masuk dalam radar sebagai calon Ketua Umum dari poros yang beririsan dengan Kementerian Agama. “Peta ini masih sangat cair. Bahkan sangat mungkin muncul pasangan alternatif di detik-detik terakhir,” jelasnya.
Lebih jauh, Gus Lilur melihat adanya potensi terbentuknya koalisi besar yang melibatkan jaringan politik, birokrasi, hingga organisasi alumni seperti Ikatan Alumni PMII. Jika koalisi tersebut solid, ia menilai kemungkinan hasil Muktamar bisa ditentukan sebelum forum resmi berlangsung. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dalam tradisi NU, faktor kiai pesantren tetap menjadi penentu akhir.
“NU punya karakter khas. Secanggih apa pun kalkulasi politiknya, keputusan final sering kali berada di tangan kiai pesantren,” ujarnya.
Gus Lilur juga menyoroti belum pastinya konfigurasi pasangan antara Ketua Umum dan Rais Aam. Menurutnya, perubahan komposisi biasanya mencerminkan dinamika yang lebih dalam, mulai dari perbedaan strategi hingga arah kebijakan organisasi.
Ia menegaskan, Muktamar NU bukan sekadar ajang pemilihan, melainkan titik temu berbagai kepentingan dan visi besar tentang masa depan organisasi. “Ini bukan hanya soal siapa yang memimpin, tapi ke mana arah NU akan dibawa. Apakah melanjutkan arah yang ada atau terjadi pergeseran,” tandasnya.
