SURABAYA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Jawa Timur menyoroti keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, sebagai tersangka kasus pembagian kuota haji 2024.
Berdasarkan hasil bedah hukum dengan para pakar, Ketua LBH Ansor Jawa Timur Mohammad Syahid menilai penetapan tersangka terhadap Gus Yaqut oleh KPK terkesan prematur. Menurut mereka, unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor belum terpenuhi secara utuh.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah mengenai kerugian negara. Syahid menekankan bahwa dalam hukum tindak pidana korupsi, bukti kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (actual loss), bukan sekadar potensi atau asumsi.
“Secara hukum, kerugian negara harus dibuktikan terlebih dahulu, bukan menetapkan tersangka baru kemudian mencari bukti kerugiannya di belakang. Hal ini tidak adil secara hukum dan melanggar prosedur formil dalam KUHAP kita. Ada adagium bahwa hukum harus lebih terang dari cahaya (lex luce clarior), dan dalam konteks ini, prinsip tersebut belum terpenuhi,” tegasnya dalam diskusi publik bertajuk “Kuota Haji 2024 dalam Perspektif Hukum, Etika, dan Kepentingan Umat” di Rumah Literasi Digital Surabaya, Kamis (22/01/2026).
Terkait perdebatan diskresi pembagian kuota haji 50:50 yang menjadi objek pemeriksaan, dalam diskusi bersama para pakar, terungkap adanya miskonsepsi di tengah masyarakat. Publik dinilai cenderung hanya terpaku pada Pasal 8 UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, namun abai terhadap ketentuan lainnya.
Syahid menjelaskan bahwa pembagian tersebut memiliki dasar hukum kuat melalui Keputusan Menteri yang sah, sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 9 yang memberikan ruang bagi pengaturan kuota haji khusus.
LBH Ansor Jatim berencana menyampaikan hasil kajian diskusi ini kepada tim pengacara Gus Yaqut dan LBH Ansor Pusat sebagai bahan masukan hukum.
“Kami ingin pemahaman publik bisa utuh dan tidak sepihak. Diskusi ini bukan untuk mengintervensi (KPK), melainkan memberikan pandangan hukum yang objektif demi tegaknya keadilan bagi semua pihak,” terangnya.
Selain itu, diskusi ini juga untuk menanggapi derasnya arus informasi di media sosial yang cenderung menghakimi. Syahid menegaskan bahwa acara ini merupakan bentuk tanggung jawab moral lembaga untuk meluruskan persoalan sesuai porsinya. Ia menyayangkan narasi yang berkembang di media sosial yang sering kali mendahului proses hukum formal.
“Pemberitaan yang muncul saat ini, terutama di media sosial, lebih banyak mengarah pada penghakiman. Kami ingin menegaskan bahwa ada aturan hukum yang jelas dalam penanganan persoalan yang sedang ditangani KPK ini, terutama terkait penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” tuturnya.
