Kabarjatim.com, Pada tahun 2019, terjadi perdebatan antara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya saat itu, Tri Rismaharini, terkait sumber pendanaan perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh Risma. Khofifah mengungkapkan bahwa berdasarkan surat izin yang diterimanya, banyak perjalanan dinas Risma ke luar negeri dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyatakan, “Surat yang masuk (ke Gubernur Jatim) rata-rata APBD. Jadi kalau betul dibiaya dari pengundang, berarti dobel budget (anggaran ganda) atau mungkin suratnya salah ketik.”
Sebaliknya, Pemerintah Kota Surabaya melalui Kepala Bagian Humas, Febriadhitya Prajatara, menegaskan bahwa mayoritas perjalanan dinas luar negeri Risma tidak menggunakan APBD, melainkan dibiayai oleh pihak pengundang. Febri mencontohkan beberapa kunjungan, seperti pada 19 Februari 2019 di New York, Amerika Serikat, di mana Risma diundang oleh Presiden Majelis Umum PBB dan Direktur FAO, dengan seluruh biaya ditanggung panitia. Selain itu, kunjungan ke Tiongkok pada 21-24 Mei 2019 dan ke Filipina pada 4-7 September 2019 juga dibiayai oleh pihak pengundang Wis77.
Perbedaan informasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya mengenai sumber pendanaan perjalanan dinas luar negeri Wali Kota Risma menimbulkan polemik di masyarakat. Transparansi dan komunikasi yang jelas antara kedua belah pihak sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman terkait penggunaan anggaran publik.
Refrensi : Akun Demo Slot
