JAKARTA – Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk over dimension over loading (ODOL) harus disikapi serius untuk mencegah terus berjatuhannya korban di jalan raya. Sayangnya hingga kini Kementerian Perhubungan dianggap belum melakukan upaya konkret untuk mengatasi masalah ini.
“Masalah ODOL ini harus ditangani secara serius. Kecelakaan demi kecelakaan yang terjadi sudah menjadi alarm keras agar pemerintah segera bertindak,” kata anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Fauzi di Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Dia mencontohkan, belum lama ini, anggota DPR RI dari Fraksi PKB Alamuddin Dimyati Rois atau Gus Alam, menjadi korban meninggal dunia. Mobil yang dinaikinya menabrak truk ODOL tanpa lampu pada malam hari. Kemudian ada kasus 11 guru meninggal dunia karena ditabrak truk ODOL yang remnya blong. “Pemerintah mau bagaimana? Apakah akan dibuatkan jalur khusus ODOL, atau seperti apa?” tanya Fauzi.
Beranjak dari fakta-fakta di atas, Fauzi mendesak Kementerian Perhubungan mengambil tindakan tegas terhadap truk over dimension over loading (ODOL). Ia menilai keberadaan truk ODOL di jalan raya semakin meresahkan dan menjadi penyebab utama berbagai kecelakaan lalu lintas.
“Ketua Komisi V selalu menekankan pentingnya pengawasan terhadap ODOL, tapi saya belum melihat konsep jelas dari Kementerian. Apakah kementerian akan terus membiarkan korban berjatuhan? Kami minta audit menyeluruh terhadap semua truk, lalu laporkan hasilnya ke Komisi V. Segera tugaskan Wakil Menteri atau Dirjen Perhubungan Darat. Masak mau dianggap biasa saja?” katanya.
Audit menyeluruh, lanjutnya, penting untuk mengidentifikasi penyebab utama kecelakaan lalu lintas dan menentukan kendaraan mana yang masih layak jalan. Selain itu, audit ini juga diperlukan untuk mengecek legalitas operasional perusahaan angkutan barang.
“Kalau dilakukan audit, bisa diketahui truk mana yang layak beroperasi dan mana yang tidak. Juga bisa dicek apakah ada perusahaan yang beroperasi tanpa izin resmi. Evaluasi total harus dilakukan agar masalah ODOL ini segera teratasi,” tambahnya.
Fauzi menegaskan bahwa pemerintah harus segera menerapkan kebijakan zero ODOL, sesuai target yang akan dituangkan dalam Peraturan Presiden mengenai penguatan logistik nasional. Menurutnya, penerapan zero ODOL akan berdampak signifikan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah, angkutan barang menyumbang 10,5 persen dari total kecelakaan lalu lintas. Menurut Menko Perekonomian Agus Harimurti Yudhoyono, nyawa satu orang pun tetap berharga dan negara wajib menjamin keselamatan seluruh warga di jalan raya.
“Jangan sampai kekhawatiran publik terus meningkat karena lemahnya penegakan terhadap ODOL. Ini masalah serius yang harus segera ditangani,” pungkas Fauzi.
