JAKARTA – Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Timur Tengah untuk bertemu Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) membuahkan hasil.
Keduanya sepakat bekerjasama dan menandatangani perjanjian serta nota kesepahaman antara pelaku usaha kedua negara dengan nilai mencapai USD 27 miliar atau setara Rp437,8 triliun, di antaranya untuk bidang energi bersih dan ekonomi digital.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syafruddin mengapresiasi investasi dari Arab Saudi ke Indonesia senilai USD 27 miliar atau setara Rp437,8 triliun. Kerja sama itu diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja dan penguatan sektor-sektor strategis.
“Investasi sebesar ini tidak boleh sekadar angka di atas kertas. Harus ada dampak nyata bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam membuka lapangan kerja yang luas dan berkualitas,” ujar Syafruddin dalam keterangan persnya, Jumat (4/7/2025).
Menurut Syafruddin, investasi asing seperti dari Arab Saudi harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor prioritas nasional, mulai dari energi bersih, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, hingga pengembangan teknologi ramah lingkungan. Ia menekankan bahwa arah kerja sama ini harus selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan Indonesia.
“Fokus kita adalah transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka investasi yang masuk harus memperkuat sektor-sektor yang menjadi tulang punggung pembangunan jangka panjang,” tambahnya.
Dia juga mendorong pemerintah untuk memastikan adanya alih teknologi dan pengembangan kapasitas SDM lokal dalam kerja sama tersebut. Ia menilai, kehadiran investor asing harus menjadi kesempatan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, bukan justru bergantung pada tenaga kerja impor.
“Jangan sampai investasi besar masuk, tapi anak-anak muda kita tetap menganggur. Harus ada klausul yang jelas tentang prioritas tenaga kerja domestik dan penguatan kapasitasnya,” tegas Syafruddin.
Legislator asal Dapil Kalimantan Timur itu juga mengingatkan agar pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses kerja sama investasi ini, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi.
“Publik berhak tahu dan mengawasi ke mana arah investasi ini, siapa saja yang diuntungkan, dan bagaimana dampaknya bagi rakyat,” tegasnya.
