SUMENEP: Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, meminta pemerintah desa agar mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan terus fokus pada orientasi kesejahteraan dan pembangunan.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan saat ini sudah mendekati ujung tahun 2025. Sehingga harus ada refleksi dan evaluasi karena banyak program berasal dari dana desa, ataupun dana dari APBD.
“Apakah dalam pelaksanaan sudah tepat sasaran, sudah tepat waktu, serta sudah tepat dalam proses pertanggung jawaban,” tegasnya.
Di era digital ini, lanjut Bupati Fauzi, perlu bersama-sama introspeksi dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan. Terutama sesuai program pemerintah pusat.
“Pelayanan kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Karena program pemerintah sudah banyak dikucurkan di setiap desa baik dari APBD baik melalui BKK atau BKD,” jelasnya.
Secara tegas Bupati Fauzi menuturkan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya memenuhi aspek administrasi dan laporan pertanggungjawaban.
Lebih dari itu, dana yang dikelola pemerintah desa harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dapat meningkatkan taraf hidup warga.
“Keuangan desa bukan hanya soal administrasi dan laporan, tetapi mengenai dana itu benar-benar menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat setiap desa untuk meningkatkan taraf hidup warga,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah desa memperkuat sinergi dalam merancang program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk peningkatan layanan publik dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Pemerintah Kabupaten Sumenep, lanjut Bupati, berkomitmen mendampingi pemerintah desa dalam memastikan Dana Desa digunakan tepat sasaran dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Melalui sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat, tentu saja pembangunan desa terus bergerak menuju arah yang lebih maju, inovatif, dan berkelanjutan,” tandasnya.
