JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) diminta menyiapkan gerbong khusus area merokok penumpang, terutama untuk kereta api jarak jauh. Dari sisi bisnis, keberadaan fasilitas ini akan menguntungkan dan penumpang semakin nyaman.
“Ini bisa menjadi solusi bagi penumpang yang bosan, karena jarak tempuh perjalanan yang bisa sampai berjam-jam. Di bus saja ada tempat merokoknya. Di kereta seharusnya juga bisa,” ujar anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan.
Usulan itu disampaikan Nasim saat rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin di Gedung DPR RI, Senayan pada Rabu (20/8). Menurut Nasim, usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.
Dalam kesempatan ini, politisi asal Dapil Jawa Timur III tersebut juga menyoroti kinerja PT KAI pada semester I 2025 yang mencatat laba sebesar Rp1,18 triliun. Namun, di sisi lain proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) masih membukukan kerugian hampir Rp1 triliun.
“PT KAI perlu menjelaskan strategi menyeimbangkan pencapaian laba dengan beban finansial dari proyek strategis yang masih merugi. Jangan sampai keuntungan dari bisnis inti tergerus untuk menutup kerugian proyek yang belum efisien,” tegas Nasim Khan.
Selain persoalan finansial, ia juga menyoroti keselamatan dan kenyamanan publik. Beberapa insiden anjloknya kereta serta gangguan operasional KRL di Jabodetabek menjadi sorotan. Masyarakat menuntut PT KAI serius memperbaiki sistem keselamatan, perawatan jalur, dan armada.
Terkait rencana kerja ke depan, Nasim Khan mengapresiasi langkah PT KAI yang memperkenalkan konsep kereta khusus petani dan pedagang. Namun, ia meminta agar roadmap proyek tersebut jelas dan tidak hanya terbatas di Jawa Timur. Harus ada rencana ekspansi nasional agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.
Ia juga menyinggung modernisasi armada dengan hadirnya KRL baru seri SFC120-V dan IE305. “Kami ingin mendapat penjelasan detail terkait roadmap pengadaan KRL baru 2025–2026, termasuk target penggantian armada tua di Jabodetabek,” tambahnya.
Lebih jauh, Nasim Khan menekankan pentingnya integrasi transportasi publik nasional. PT KAI harus memastikan roadmap yang mendukung integrasi dengan MRT, LRT, BRT, maupun Damri sesuai visi pemerintah dalam mewujudkan transportasi terintegrasi.
Dari sisi tata kelola, ia meminta kepemimpinan direksi baru PT KAI membawa perubahan signifikan. Prioritas transformasi, menurutnya, harus berfokus pada digitalisasi layanan, efisiensi operasional, serta peningkatan pelayanan publik.
“Selain itu, mekanisme pengawasan internal harus diperkuat agar bebas dari praktik korupsi, kebocoran tiket, dan pungutan liar,” tutupnya.
