JAKARTA – Penunjukan Mayjend TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, menggantikan Ali Ghufron Mukti, membawa harapan baru untuk layanan kesehatan di Indonesia. Dengan rekam jejak panjang mumpuni di dunia medis sentuhan Prihati diharapkan mampu membawa perubahan.
“Memimpin lembaga sebesar BPJS Kesehatan bukan perkara mudah, tapi saya yakin dan optimistis Pak Pujowaskito mumpuni untuk mengemban amanah itu,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Penunjukan Prihati tak lepas dari polemik penonaktifan 11 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Mereka yang awalnya iuran BPJS Kesehatannya ditanggung pemerintah mendadak harus mengurus perubahan menjadi peserta mandiri. Keluhan publik semakin massif setelah 120 ribu penerima PBI berstatus penderita penyakit kronis seperti gagal ginjal dan jantung ditolak di sejumlah rumah sakit saat akan menjalani terapi rutin atau berobat.
Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengaktifkan kembali kepesertaan mereka selama 3 bulan ke depan sembari melakukan validasi ulang untuk menentukan apakah mereka masih berhak menerima bantuan iuran atau tidak.
Sehubungan dengan rotasi ini, Arzeti menaruh harapan besar ke pundak Prihati, meski dia menyadari memimpin lembaga sebesar BPJS Kesehatan bukan perkara mudah. Dengan jutaan peserta dan kompleksitas layanan kesehatan nasional, dibutuhkan kepemimpinan yang tegas, visioner, dan berpihak pada kepentingan rakyat. “Beliau harus berani melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam hal pelayanan, transparansi keuangan, dan penguatan sistem digital,” harapnya.
Ia menegaskan, Komisi IX DPR RI akan terus memberikan dukungan sekaligus pengawasan agar BPJS Kesehatan semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Saya mendukung penuh langkah-langkah strategis yang akan diambil Dirut baru. Namun dukungan ini tentu dibarengi dengan harapan agar ada percepatan perbaikan layanan. Keluhan antrean panjang, keterlambatan klaim rumah sakit, hingga kendala akses di daerah terpencil harus menjadi prioritas pembenahan,” tegasnya.
Arzeti juga mendorong agar BPJS Kesehatan memperkuat sinergi dengan fasilitas kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, sehingga kualitas layanan semakin merata. “BPJS Kesehatan harus semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Transformasi digital harus benar-benar memudahkan peserta, bukan justru menambah kerumitan. Evaluasi berkala juga penting agar setiap kebijakan tepat sasaran,” tambahnya.
Ia optimistis, di bawah kepemimpinan baru, BPJS Kesehatan dapat memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik. “Harapan saya sederhana, BPJS Kesehatan harus hadir sebagai solusi, bukan sumber keluhan. Jika kepemimpinan dijalankan dengan integritas, keberanian, dan komitmen terhadap pelayanan publik, saya yakin BPJS Kesehatan akan semakin maju dan kuat,” pungkas Arzeti.
Selain menunjuk Mayor Jenderal TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai direktur utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031 menggantikan Ali Ghufron Mukti, Presiden Prabowo Subianto juga menetapkan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan. Masa jabatan direksi berlaku selama lima tahun.
Berikut susunan dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031 :
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan 2026-2031
1. Stevanus Adrianto Passat (Ketua Dewan Pengawas – Unsur Pekerja)
2. Murti Utami Adyanto (Anggota – Unsur Pemerintah)
3. Rukijo (Anggota – Unsur Pemerintah)
4. Afif Johan (Anggota – Unsur Pekerja)
5. Paulus Agung Pambudhi (Anggota – Unsur Pemberi Kerja)
6. Sunarto (Anggota – Unsur Pemberi Kerja)
7. Lula Kamal (Anggota – Unsur Tokoh Masyarakat)
Direksi BPJS Kesehatan 2026-2031
1. Prihati Pujowaskito (Direktur Utama)
2. Abdi Kurniawan Purba (Direktur)
3. Akmal Budi Yulianto (Direktur)
4. Bayu Teja Muliawan (Direktur)
5. Fatih Waluyo Wahid (Direktur)
6. Setiaji (Direktur)
7. Vetty Yulianty Permanasari (Direktur)
8. Sutopo Patria Jati (Direktur)
