JAKARTA – Gagasan Presiden Prabowo Subianto mendirikan Sekolah Rakyat langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan membentuk tim formatur dan satuan tugas percepatan pendirian. Mantan Mendikbud M Nuh dipercaya sebagai nahkodanya.
Penunjukan M Nuh sebagai ketua tim formatur dilakukan Gus Ipul dalam rapat pembahasan pendirian sekolah rakyat di kantor Kementerian Sosial, Rabu (5/3/2025). “Saya yang meminta kesediaan beliau, karena beliau punya legitimasi, punya kapasitas untuk bisa membimbing kita mengawal penyelenggaraan sekolah rakyat ini,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Sosial diminta untuk menjadi penanggung jawab. Tentunya untuk mengemban amanah ini Kemensos harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik dan kementerian/ lembaga-lembaga lain. “Termasuk nanti adalah dengan pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, dan wali kota,” katanya.
Dalam rapat terbatas dan taklimat bersama jajaran kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 4 Maret 2025, Presiden Prabowo membahas sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk peningkatan akses pendidikan. Dalam hal ini Presiden mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat untuk anak keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat terwujud di tahun ajaran 2025-2026.
Gus Ipul menjelaskan Sekolah Rakyat dikhusukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Melalui konsep sekolah asrama, anak-anak tersebut akan diberikan pendidikan secara maksimal sehingga Sekolah Rakyat bisa menjadi salah satu strategi jangka panjang dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan.
Senada dengan Gus Ipul, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat M Nuh juga mengungkapkan bahwa berbagai kajian akademik mengungkapkan pendidikan adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan.
“Dari berbagai studi akademik itu sudah sangat jelas, kajian-kajian akademik bahwa pendidikan itu bisa memotong mata rantai kemiskinan. Dari kajian empirik pun juga demikian,” jelasnya.
Dalam pendirian sekolah rakyat, M Nuh berpendapat ada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan. Hal itu mencakup perizinan sekolah, tenaga pendidik, dan juga kurikulum. Selain itu, ia juga menambahkan tata kelola dan kendali kualitas juga penting karena menyangkut pemantauan kualitas sekolah.
Untuk membahas seluruh aspek tersebut, Gus Ipul pun membentuk tim formatur dan Satgas Percepatan Sekolah Rakyat. Berbagai Kementerian/Lembaga yang hadir dalam rapat tersebut seperti Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas,Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Selain itu, ada pula Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Daerah serta perguruan tinggi juga berkolaborasi untuk mewujudkan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh Sekolah Rakyat.
