SUMENEP: Dalam rangka memaksimalkan peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Memaksimalkan kinerja pada tata kelola pemerintahan dan meningkatkan layanan publik,” kata Bupati Fauzi.
Menurut Bupati Fauzi, Perjanjian Kinerja tidak boleh dipandang sebagai dokumen administratif semata, melainkan sebagai pijakan strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan dalam APBD berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Perjanjian kinerja ini bukan formalitas, tetapi langkah strategis untuk mengukur sejauh mana program daerah berjalan optimal sesuai perencanaan. Setiap kepala perangkat daerah harus mempertanggungjawabkan janji kerjanya secara konkret,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak terpaku pada keterbatasan anggaran. Dia mendorong setiap OPD untuk berinovasi, memanfaatkan teknologi informasi, dan beradaptasi dengan isu-isu strategis dalam meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi.
“Dalam merancang strategi, jangan hanya mengandalkan rutinitas. Diperlukan inovasi, adaptasi, dan orientasi pada hasil yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan antara para kepala perangkat daerah dengan Bupati Sumenep sebagai bentuk komitmen atas target dan capaian yang harus diwujudkan selama satu tahun ke depan.
“Semua pimpinan perangkat daerah harus menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai pedoman kerja dan indikator keberhasilan dalam mendorong pembangunan daerah yang progresif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” jelasnya.
Bupati Fauzi menekankan pentingnya pengendalian dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program, sehingga kendala dapat segera diatasi dan menjadi bahan perbaikan bagi perencanaan tahun berikutnya.
