JOMBANG – Rencana mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yang akan segera dilakukan mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah. Politisi yang akrab disapa Gus Sentot ini mendukung penuh langkah tersebut, namun ia memberikan catatan penting agar mutasi dilakukan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.
Menurutnya, pembenahan total ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan mempercepat akselerasi program strategis yang menjadi visi misi Bupati Warsubi. “Jadi saya minta tolong agar pembenahan ini dilakukan secara menyeluruh dan gak tanggung-tanggung, Kalau ingin memperbaiki sesuatu hal, memang harus melalui proses. Tetapi harus dilakukan menyeluruh,” ujarnya.
Pernyataan ini menunjukkan harapannya agar bupati berani mengambil langkah berani untuk melakukan perubahan signifikan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk memperkuat argumennya, politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini memberikan ilustrasi yang mudah dipahami, yaitu dengan membandingkan struktur birokrasi dengan tubuh manusia.
“Karena tidak menutup kemungkinan kepalanya baik, tapi karena di dalamnya itu ada badan sakit, kakinya sakit, akhirnya kepala dan lainnya terseret, jadi harus semuanya agar formulasi yang tepat bisa ditemukan,” jelasnya,
Gus Sentot juga mengapresiasi pernyataan Bupati Warsubi yang tegas menolak praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi. Namun, ia mengingatkan agar komitmen ini tidak hanya berhenti di level pimpinan, tetapi juga diawasi secara ketat. “Saya minta tolong, statemen bupati untuk tidak jual beli jabatan, agar terus dikawal, Khawatirnya, di tingkat bupati sudah berkomitmen untuk tidak menjual jabatan, tapi di bawah ada yang bermain-main.” katanya.
Lebih lanjut, Gus Sentot berpesan agar bupati dan wakil bupati diberikan keleluasaan penuh dalam menyusun kabinetnya. Ia berharap tidak ada pihak-pihak, baik dari kalangan politik, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat, yang mencoba mengintervensi atau menitipkan orang untuk jabatan tertentu.
“Bahaya itu. Biarkanlah, bupati dan wakil bupati yang punya penilaian sendiri,” Pungkasnya.
