JAKARTA – Unjuk rasa besar-besaran di Pati, Jawa Tengah, menuntut sang bupati mundur dari jabatannya imbas kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan, harus menjadi pelajaran berharga. Bercermin dari kasus ini, sosok pemimpin tak boleh arogan.
“Setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah harus berangkat dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Tidak boleh ada arogansi atau merasa paling benar sendiri,” tegas Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad di Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Ali menilai, kericuhan di Pati menuntut Bupati Sudewo mundur akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah contoh nyata bagaimana kebijakan yang tidak disosialisasikan dan tidak melibatkan rakyat bisa memicu gejolak.
“Di banyak daerah lain, PBB juga naik. Tapi hanya di Kabupaten Pati yang sampai terjadi kerusuhan. Ini menunjukkan ada masalah dalam cara berkomunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat,” ulasnya.
Selain Pati, beberapa daerah juga menaikan PBB, yaitu Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Masyarakat di daerah itu juga melakukan protes, tapi tidak terjadi kerusuhan seperti di Pati.
Ia mengingatkan para kepala daerah untuk mengutamakan dialog sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung pada rakyat. “Kalau mau aman dan kondusif, ya dengarkan suara rakyat dulu. Demokrasi itu kan intinya partisipasi,” tambahnya.
Ali berharap Pemerintah Kabupaten Pati dapat segera mencari solusi damai dengan mengedepankan musyawarah, sehingga ketegangan di masyarakat bisa segera mereda.
Politisi asal Dapil Malang Raya itu juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan melakukan mediasi. Pemerintah pusat harus menjadi mediator antara bupati dengan perwakilan masyarakat.
“Masalah Pati harus segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah pusat harus secepatnya turun tangan,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, ribuan warga Pati menggelar demonstrasi besar-besaran di alun-alun, Rabu (13/8/2025). Mereka mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Sang kepala daerah dianggap arogan. Sebelumnya, persoalan itu dipicu kenaikan PBB sebesar 250 persen.
