MEKKAH – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 diwarnai sejumlah dinamika, mulai dari terpisahnya pasangan suami-istri, visa tak terbit hingga terlantarnya sejumlah jemaah saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).
Namun secara keseluruhan, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 lebih tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Alhamdulillah, secara umum penyelenggaraan haji tahun ini lebih tertib,” ujarnya melalui siaran pers, Selasa (10/6/2025).
Tiga Catatan
Kendati relatif lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya, namun Jazilul Fawaid mencatat masih ada beberapa kekurangan.
Kekurangan pertama yang perlu perbaikan adalah layanan konsumsi dan transportasi saat puncak haji. “Terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), di mana terjadi keterlambatan penjemputan dan sejumlah jemaah sempat tertinggal,” jelasnya.
Kacaunya layanan ini merupakan buntut dari kekurangan kedua, yaitu perubahan syarikah dari satu perusahaan menjadi delapan. Khusus untuk fase Armuzna, Jazilul menyoroti persoalan koordinasi di lapangan yang dinilai kurang optimal akibat banyaknya syarikah atau perusahaan penyedia layanan yang terlibat. Sebelumnya perubahan syarikah ini membuat banyak jemaah haji Pasutri terpisah hotelnya. Begitupula dengan jemaah lansia dengan pendampingnya. Tahun ini, tercatat delapan syarikah yang menangani akomodasi, transportasi, dan konsumsi jemaah haji Indonesia.
“Kalau bisa jumlah syarikah dikurangi, tidak perlu sampai delapan. Cukup empat atau lima saja agar koordinasi lebih mudah, mulai dari pengaturan tenda hingga pengangkutan jemaah,” terangnya.
Kekurangan ketiga, yaitu terkait pembatalan visa mujamalah atau yang dikenal sebagai visa foruda. Jazilul berharap koordinasi antara otoritas Saudi dan Pemerintah Indonesia dapat ditingkatkan agar seluruh jemaah WNI, baik kuota resmi maupun non-kuota, tetap mendapat perlindungan dan layanan kesehatan yang memadai selama berada di Tanah Suci.
Kendati demikian, Jazilul mengapresiasi langkah Pemerintah Arab Saudi dalam mendigitalisasi layanan haji melalui sistem aplikasi Nusuk, yang disebutnya membawa kemajuan signifikan dalam pengelolaan ibadah haji.
“Tahun ini Arab Saudi sudah menerapkan teknologi secara menyeluruh. Aplikasi Nusuk sangat membantu, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini. Tapi secara keseluruhan, ini merupakan bagian dari transformasi sistem yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Jazilul menegaskan komitmen Fraksi PKB untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan haji sekaligus menekan biaya penyelenggaraan tanpa mengurangi mutu layanan.
“PKB ingin agar pelayanan jemaah haji Indonesia semakin optimal dan terjamin. Biaya haji juga harus bisa ditekan agar lebih efisien, namun tetap dengan kualitas yang baik,” tutupnya.
