JAKARTA – Sebanyak 356 daerah telah mengajukan pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial. Usulan ini selanjutnya akan dikaji kelayakannya.
Dari total 356 usulan lokasi pembangunan dari pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, 200 titik ditargetkan akan mulai dibangun tahun ini, setelah melalui telaah dari satuan tugas sekolah rakyat.
“Titik prioritas ditentukan berdasarkan titik kesiapan dan penilaian hasil desk Sekolah Rakyat serta tingkat kemiskinan di daerah,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam sosialisasi program Sekolah Rakyat ke ratusan perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia secara daring di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Senin (21/4/2025).
Untuk tahap pertama, 53 titik yang ada akan direvitalisasi sehingga siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada tahun ini. Sementara sebanyak 85 titik sedang dalam tahap survei oleh Kementerian PUPR, dan sisanya masuk rencana pembangunan tahap 2B.
Sebaran 53 titik sekolah rakyat yang ditargetkan mulai berjalan tahun ini meliputi 10 lokasi di Sumatera, 3 di Kalimantan, 26 di Jawa, 8 di Sulawesi, 3 di Bali, 2 di Maluku, dan 1 di Papua. Sekolah Rakyat akan melayani pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan target mampu menampung hingga 1.000 siswa.
Gus Ipul menyebut program ini sebagai langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan dan memuliakan warga miskin. “Inilah gagasan Presiden Prabowo untuk memuliakan orang miskin, mendorong bangkitnya wong cilik agar bisa berkontribusi dalam Indonesia Emas tahun 2045,” katanya.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan yang melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. “Arahan Presiden pada kami sama dan kami diminta untuk bekerja sama (menyelenggarakan Sekolah Rakyat),” kata dia.
Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), khususnya yang berada di kelompok desil 1 dan 2. “Sekolah ini adalah sekolah berasrama, kurikulumnya formal dan pendidikan karakter. Yang sekolah bisa di sini mereka yang berada di desil-1 atau desil-2, dan ada komitmen dari orang tua mengawal anaknya agar bisa sekolah,” jelasnya.
Untuk tenaga pengajar, Kementerian Sosial bekerjasama dengan Kemendikdasmen dan KemenPAN RB dalam menugaskan guru ASN, guru PPPK, guru PPPK paruh waktu, serta menyeleksi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai calon guru.
Fasilitas sekolah akan mencakup gedung pembelajaran (ruang kelas), asrama, perumahan guru, lapangan olahraga dan rumah ibadah. “Sesuai arahan Presiden, luas itu (Sekolah Rakyat) sekurang-kurangnya 6,38 atau 7,62 hektare lebih,” kata Gus Ipul.
Peran pemerintah daerah, kata Gus Ipul, sangat vital, khususnya dalam menyiapkan lahan dan perizinan, memetakan ketersediaan guru, serta melakukan seleksi calon siswa dari keluarga miskin dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
“Saya berterima kasih pada bupati, wali kota, gubernur yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Mudah-mudahan sesuai target semua bisa terlaksana,” kata Gus Ipul.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya legalitas lahan yang diusulkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung program ini.
“Bila rekan-rekan punya tempat dan sudah ada gedungnya tinggal renovasi saja, otomatis lebih mudah prioritasnya dibanding tanah kosong,” kata Tito. Ia menegaskan, lokasi yang masih berstatus sengketa akan langsung ditolak sebagai calon lokasi Sekolah Rakyat.
Tito juga menyampaikan dukungan penuh Kemendagri terhadap langkah-langkah yang dilakukan Kemensos. “Arahan Bapak Presiden, beliau menugaskan secara spesifik pada Bapak Mensos untuk menjadi lead pembangunan Sekolah Rakyat. Kemendagri dan sejumlah instansi lain mendukung langkah-langkah yang dilakukan Bapak Mensos,” tuturnya.
