SUMENEP: Unjuk rasa besar-besaran digelar oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep ke Gedung DPRD Sumenep. Usai berorasi massa aksi kemudian memanas. Mereka memasuki kantor wakil rakyat tersebut. Puncak kekecewaan mahasiswa dilampiaskan dengan menyegel Kantor DPRD Sumenep dengan tulisan “Kantor DPRD Dijual Rakyat”.9
Kekecewaan mahasiswa lantaran anggota dewan dinilai tidak bertaring dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Buktinya, kontrol dewan atas kebijakan eksekutif menaikkan harga BBM bersubsidi tidak didengar. Padahal kenaikan harga BBM itu akan berdampak langsung pada kalangan rakyat kecil.
Korlap Aksi Sumenep Abdul Mahmud menyuarakan protes keras ke Kant DPRD Sumenep. Dia mendesak untuk menolak an mencabut kebijakan kenaikan BBM oleh Pemerintah. Mereka dinilai tidak melihat kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat dampak Covid-19 selama 3 tahun berjalan.
“Ini masih dalam tahap pemulihan. Pemerintah tidak berprikemanusiaan, kenaikan harga BBM ditengah situasi ekonomi rakyat yang sedang terpuruk mencerminkan pemerintah sudah tak peduli lagi dengan nasib rakyat. Mulai petani, pedagang, nelayan, sopir angkutan barang dan jasa dan lain-lain. Ini semua kena imbas pandemi Covid-19, masih mau ditambah BBM naik,” jelasnya.
Ketua-ketua Fraksi DPRD Sumenep, diminta untuk wajib menampung aspirasi masyarakat, serta menyatakan menolak kebijakan nasional tentang kenaikan harga BBM. Mahasiswa meminta Pemerintah untuk mengevaluasi setiap kebijakan dengan pertimbangan logis, supaya stabilitas ekonomi kerakyatan tetap terjaga.
Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan sejalan dengan aspirasi dan tuntutan mahasiswa. Bahwa BBM naik hanya menyengsarakan rakyat dan berimbas terhadap kenaikan harga kebutuhan barang-barang lainnya.
“Kami langsung teruskan aspirasi mahasiswa dengan mengirimkan fax ke Gedung DPR RI di Senayan Jakarta. Sebab kenaikan harha BBM itu kebijakan pemerintah pusat. Itu bentuk keseriusan kami sebagai wakil dan kami sepakat BBM harus turun,” terangnya.
