JOMBANG: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang memberikan peringatan kepada pengurus Yayasan STIKES Pemkab Jombang menyusul munculnya dugaan kuat upaya privatisasi aset kampus oleh sejumlah oknum internal. Polemik ini memanas setelah ditemukan hilangnya klausul penting dalam akta yayasan terbaru, yakni hilang nya nama bupati jombang sebagai ketua pembina yayasan tersebut.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, M. Subaidi Muchtar, mengungkapkan bahwa akta yayasan yang terbit Juni 2025 tidak lagi mencantumkan nama Bupati Jombang sebagai Pembina Yayasan (ex officio). Padahal, klausul tersebut merupakan syarat mutlak yang disepakati sejak awal pendirian.
“Sejarahnya jelas, STIKES Pemkab ini adalah aset Pemkab. Yayasan dibentuk karena Pemkab tidak boleh menjadi penyelenggara pendidikan. Syarat yang kami berikan saat itu dan sudah masuk dalam AD-ART adalah, siapapun Bupatinya, secara otomatis dia adalah ex officio Yayasan,” tegas Subaidi.
Tujuan utama klausul ini, lanjutnya, adalah untuk mencegah STIKES beralih kepemilikan dan lepas dari kendali serta statusnya sebagai aset daerah.
DPRD Jombang mencurigai hilangnya klausul ex officio ini sebagai bagian dari upaya sistematis sekelompok orang di dalam yayasan untuk menguasai STIKES.
Subaidi Muchtar memperingatkan pengurus yayasan agar menyadari status kepemilikan yang sebenarnya, dan bukan bertindak seolah-olah STIKES adalah milik pribadi.
“Orang-orang di Yayasan itu harus sadar dan paham, STIKES Pemkab ini adalah aset Pemkab Jombang, bukan milik orang-orang yang ada di Yayasan. Jika ada upaya privatisasi atau penguasaan aset Pemkab, kami tidak akan tinggal diam,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dari dokumen pemberitahuan perubahan data yayasan tertanggal 13 Juni 2025, yang diterima oleh redaksi. Dalam dokumen tersebut struktur Pendiri dan Pengurus yayasan , nama Bupati Jombang, Warsubi tidak tercantum dalam akta tersebut.
Padahal di tahun-tahun sebelumnya Nama-nama bupati jombang tercantum sebagai Ketua Pembina dalam Yayasan Pemberdayaan Keluarga Besar Jombang.
Hingga berita ini diturunkan, Redaksi kabarjatim.com berusaha meminta klarifikasi dari ketua yayasan. Pesan melalui aplikasi chating serta panggilan telepon belum mendapatkan respon.
