JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memeriksa dan memperbaiki pondok pesantren (ponpes) se-Indonesia. Instruksi ini menyusul musibah ambruknya bangunan pesantren Al Khoziny di Sidoarjo yang menelan puluhan korban jiwa.
“Presiden memerintahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar untuk memeriksa sekaligus memperbaiki Pondok Pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar diberikan bantuan kepada pondok pesantren yang membutuhkan perbaikan, serta memperhatikan proses renovasi dan pengembangan bangunan sesuai standar keamanan.
Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq menyambut baik penunjukan presiden ke Cak Imin. Kiai Maman melihat hal ini sebagai bentuk dukungan nyata negara dalam pengembangan pesantren di Indonesia.
“Kami mendukung instruksi yang diberikan Presiden Prabowo kepada Gus Muhaimin selaku Menko PM. Instruksi yang diberikan kepada Gus Muhaimin ini dikarenakan kepercayaan atas kemampuan dan dedikasi Gus Muhaimin selama ini. Instruksi untuk memeriksa dan memperbaiki ponpes ini menunjukkan Presiden Prabowo tidak ingin apa yang terjadi di Ponpes Al-Khozany ini terulang lagi. Kita semua ingin bahwa ponpes yang ada dalam keadaan aman, nyaman bagi para santri untuk belajar,” ungkapnya.
Kiai Maman mengatakan, pendataan kondisi ponpes ini sangat dibutuhkan untuk kelayakan infrastruktur pesantren. Pendataan ini juga merupakan bagian mitigasi agar ponpes yang beroperasi saat ini memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Menurutnya, Cak Imin tentunya akan berkerjasama atau berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memenuhi amanah Presiden Prabowo.
“Kami percaya Gus Muhaimin mampu mengemban amanah ini. Gus Muhaimin telah terbukti menyelesaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang selama ini dianggap menjadi jawaban atas kisruhnya pembagian bantuan sosial yang selama ini tidak sesuai. Kami juga yakin Gus Muhaimin akan mampu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa amanah yang disampaikan Presiden Prabowo, dapat terealisasi dengan baik dan tepat,” ungkap Kiai Maman.
Menurut Kiai Maman, Cak Imin akan mampu melakukan pendataan dan menyelesaikan permasalahan ponpes yang selama ini mungkin tidak terselesaikan atau masih menjadi kendala. “Tidak ada keraguan dalam kinerja Gus Muhaimin. Kami yakin akan dilakukan dengan baik dan tepat. Dan kami berharap semua pihak bersatu dan berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang menghambat proses identifikasi ponpes,” ungkap Kiai Maman.
Sementara itu, menindaklanjuti perintah Presiden, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, bertemu dengan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, untuk membahas langkah tindak lanjut pasca ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.
Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Selasa (7/10/2025) sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran menterinya segera menangani insiden tersebut.
Dalam pertemuan itu, Cak Imin menegaskan pentingnya pembenahan infrastruktur lembaga pendidikan berbasis pesantren yang belum memenuhi standar keamanan dan kelayakan.
“Hari ini kita akan membahas pembangunan pondok pesantren yang belum memenuhi standar. Kita tahu jumlah pesantren di Indonesia mencapai lebih dari 40 ribu, dan tentu Kementerian Agama memiliki data yang lebih lengkap,” ujar Cak Imin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti kondisi sosial ekonomi para santri yang sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita harus jujur mengakui bahwa banyak pesantren berada dalam kondisi terbatas. Santrinya rata-rata dari desil 1, 2, dan 3. Itulah tradisi pesantren — lembaga pendidikan rakyat yang tumbuh dengan segala keterbatasannya,” imbuhnya.
Cak Imin menjelaskan bahwa Kementerian Agama saat ini telah memiliki direktorat khusus yang menangani urusan pesantren. Ia menekankan perlunya sinergi lintas kementerian untuk memperbarui dan memutakhirkan data pesantren secara berkala, agar intervensi kebijakan dapat lebih tepat sasaran.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal koordinasi antarkementerian dalam memperkuat sistem keamanan dan kualitas bangunan pesantren, sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta kualitas pendidikan di lingkungan pondok pesantren di seluruh Indonesia.
