JAKARTA – Kasus penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey bersama rombongan saat memantau operasi pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi S Marbun, yang hilang sejak Desember 2024, tak bisa dibiarkan. Aparat harus bertindak tegas menangkap para pelaku serta mengusut tuntas kasus ini.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas mengutuk keras penyerangan ini. Dia mengatakan, apa yang dilakukan KKB terhadap Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey dan rombongannya tidak bisa dibenarkan. Tindakan mereka betul-betul mengancam jiwa masyarakat sipil.
“Tindakan itu tidak boleh dibiarkan. Aparat kita harus mengambil tindakan tegas kepada gerombolan KKB,” ujar Hasbiallah Ilyas, Rabu (30/4/2025).
Dalam operasi pencarian di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, rombongan Frits ditembaki oleh KKB dari seberang sungai. Setidaknya terdengar empat kali tembakan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian tersebut.
Iptu Tomi S Marbun, mantan kasat reskrim Polres Teluk Bintuni, dilaporkan hilang saat memimpin operasi penangkapan anggota KKB Marthen Aikingking pada 18 Desember 2024. Ia diduga hanyut di sekitar Kali Rawara saat mengejar target operasi. Operasi pencarian, yang belakangan diserang KKB, hingga saat ini masih dilakukan, melibatkan personel gabungan serta Komnas HAM Perwakilan Papua.
Hasbiallah Ilyas menegaskan, serangan KKB kepada Komnas HAM tidak boleh dianggap sepele. Sebab, Komnas HAM merupakan perwakilan dari negara, bukan individu. Jadi, serangan itu langsung ditujukan ke negara Indonesia.
Selama ini, KKB menargetkan masyarakat sipil dan merusak fasilitas umum. Jadi, siapa pun bisa menjadi target oleh kelompok bersenjata itu. Bukan hanya aparat TNI dan Polri yang menjadi target mereka.
“Pemerintah harus semakin serius mengatasi personal konflik di Papua. Harus ditangani secara komprehensif atau menyeluruh,” kata legislator asal Dapil Jakarta I itu.
Menurut Hasbiallah Ilyas, penanganan konflik di Papua merupakan persoalan kompleks yang melibatkan berbagai aspek: politik, sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Penanganannya tidak boleh secara parsial, karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.
Penanganan konflik di Papua tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan, tapi juga butuh pendekatan dialog dan diplomasi. Yaitu, pendekatan dialogis yang sejajar dan bermartabat antara pemerintah pusat dan rakyat Papua, bukan semata-mata represif.
Kemudian pendekatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Pemerintah harus terus berusaha mengurangi ketimpangan melalui pembangunan. Tentu, masyarakat Papua harus dilibatkan dalam membangun daerahnya.
“Jangan sampai warga Papua merasa bahwa pembangunan ini belum sepenuhnya melibatkan mereka dan tidak serta-merta menyelesaikan masalah ketidakadilan,” terangnya.
Selanjutnya, pendekatan sosial-budaya dan hak asasi manusia. Pemerintah harus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kasus tersebut harus segera diselesaikan.
“Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan persoalan di Papua bisa diselesaikan. Kalau hanya menggunakan pendekatan keamanan, masalah Papua tidak akan selesai,” pungkasnya.
