Kabarjatim.com, Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol pada Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, Kombes Pol Untung Widyatmoko, mengungkapkan bahwa sejumlah warga negara Indonesia (WNI) ditemukan bekerja di perusahaan-perusahaan ilegal yang beroperasi di Kamboja. Aktivitas perusahaan-perusahaan ini mencakup judi daring, penipuan siber (scamming), phishing, hingga kegiatan peretasan atau cracking—yang semuanya dilarang di Indonesia.
“Tidak sedikit WNI yang bekerja di industri berbasis online yang aktivitasnya dilarang di tanah air, seperti perjudian digital, scamming, phishing, dan cracking,” ujar Untung dalam keterangannya kepada media pada Senin, 14 April 2025.
Temuan ini diperoleh dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim Divhubinter Polri pada tanggal 7 hingga 13 April 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di beberapa wilayah Kamboja, antara lain Phnom Penh, Poipet, Bavet, dan Sihanoukville.
Dalam upaya memperkuat kerja sama internasional, perwakilan dari Polri yang dipimpin langsung oleh Kepala Divhubinter melakukan pertemuan resmi dengan Kepolisian Nasional Kamboja (CNP). Delegasi CNP sendiri dipimpin oleh Mayor Jenderal Pheanuk Kolkomar selaku Wakil Kepala Staf CNP. Pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh dan tim kerja sama internasional dari CNP.
Untung menekankan bahwa baik Polri maupun CNP sepakat untuk terus bekerja sama dalam memerangi kejahatan lintas negara, khususnya di kawasan ASEAN. Kolaborasi ini dijalankan di bawah kerangka ASEANAPOL serta Interpol sebagai bagian dari komitmen regional dalam menjaga stabilitas dan keamanan.
“Dalam konteks pencegahan kejahatan lintas batas, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat pertukaran informasi dan mencegah masuknya para pelaku yang berperan sebagai operator. Di samping itu, langkah penyelamatan terhadap WNI yang menjadi korban industri scamming juga menjadi fokus utama,” jelas Untung.
Langkah-langkah konkret seperti kerja sama operasional, saling berbagi data intelijen, dan perlindungan terhadap WNI yang terdampak, menjadi bagian dari agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Refrensi : https://baris4dterbang.com/
