KABARJATIM – Pembenahan kawasan Puncak di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sudah sangat mendesak untuk mencegah banjir besar yang melanda Bekasi, Jakarta, dan Depok, beberapa waktu lalu, terulang lagi. Kawasan resapan air tersebut selama ini banyak beralihfungsi menjadi tempat wisata dan permukiman penduduk.
Namun untuk menata ulang kawasan Puncak tak bisa dilakukan secara gegabah. Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudjatmiko menekankan semua harus dimulai dari sisi regulasi. “Hal pertama yang harus diperhatikan adalah regulasi. Semua stakeholder, baik pemerintah daerah maupun pusat, harus bersama-sama menegakkan aturan terkait tata ruang,” ujarnya, Kamis (13/3/2025).
Menurut Miko, sapaan akrabnya, tanpa regulasi yang jelas dan tegas, penataan ruang tidak akan berjalan efektif. Selain regulasi, dia juga menekankan perlunya perbaikan infrastruktur secara komprehensif seperti mengembalikan fungsi embung dan bendungan di kawasan Puncak serta menambah sumur resapan.
“Di daerah itu ada enam embung dan bendungan yang fungsinya kini mulai beralih menjadi tempat wisata. Kita coba kembalikan lagi fungsinya. Bukan berarti kita anti-wisata, tapi infrastruktur ini memang harus dimaksimalkan untuk mengendalikan banjir,” jelasnya.
Sumur resapan, kata dia, dapat menjadi solusi untuk mengatasi banjir karena dapat menyerap air hujan ke dalam tanah. Sumur resapan ini dapat mengurangi volume air yang mengalir di permukaan sehingga mengurangi terjadinya banjir. Di musim kemarau, sumur resapan dapat menjadi penampungan air air.
Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas dalam penataan kawasan Puncak agar banjir yang kerap terjadi di Jabodetabek bisa diminimalkan. “Keseimbangan antara pembangunan, konservasi lingkungan, dan sektor pariwisata perlu dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas,” terangnya.
Anggota DPR Dapil Jabar VI ini berharap kejadian banjir di kawasan Bekasi pada awal Maret 2025 dapat dicegah sehingga tidak terjadi lagi banjir yang membuat hampir sebagian besar kota Bekasi lumpuh dan menganggu roda perekonomian. Ia meminta Stakeholder seperti BPN/ATR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemda Jawa Barat bekerjasama mengembalikan asal mula lahan. “Stakeholder bekerjasama kembalikan fungsi asal lahan. Lakukan reboisasi pada hutan agar banjir Bekasi tidak terjadi lagi,” tutupnya.
Bantu Korban Banjir
Dalam kesempatan berbeda, Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjukkan aksi konkret menyalurkan bantuan kepada masyarakat Bekasi yang terdampak banjir pada Rabu (12/3/2025). Bantuan tersebut diserahkan oleh Ketua Umum Perempuan Bangsa PKB Nihayatul Wafiroh beserta jajaran Pengurus DPP Perempuan Bangsa.
Bantuan yang diserahkan berupa 500 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir dan 500 paket makanan pendamping ibu hamil dan balita di Desa Huripjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.
“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas Perempuan Bangsa terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah banjir. Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir,” ujar Nihayatul Wafiroh.
Pada kesempatan ini Nihayatul Wafiroh berinteraksi langsung dengan warga untuk mendengar aspirasi dan kebutuhan. Kegiatan ini menjadi bagian dari wujud nyata Perempuan Bangsa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat , khususnya perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi kelompok paling rentan dalam situasi bencana.
Selain itu, disela-sela pemberian bantuan ketua Bidang Sosial yang akrap di panggil Gita KDI membawakan sebuah lagu untuk menghibur masyarakat. Gita mengajak masyarakat untuk tetap sehat dan semangat dalam menghadapi musibah.
