JAKARTA – Para pedagang dan konsumen mengeluhkan tingginya harga daging sapi di pasaran. Situasi ini mengakibatkan daya beli masyarakat turun dan membuat pedagang berada di posisi sulit. Sebagai bentuk protes mereka berencana mogok massal jualan.
Untuk mencegah terjadinya mogok massal yang akan merugikan masyarakat, anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, mendesak pemerintah segera melakukan intervensi atas tingginya harga daging sapi di pasaran.
“Saya minta pemerintah turun tangan dan menertibkan rumah potong hewan (RPH). Banyak pedagang mengeluhkan biaya operasional yang tinggi karena tarif RPH terlalu mahal, padahal harga sapi hidup relatif stabil,” ujarnya di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Ia menegaskan, tingginya biaya di RPH menjadi salah satu faktor yang mendorong naiknya harga daging sapi di tingkat konsumen. Kondisi ini membuat margin pedagang semakin tipis dan tidak berkelanjutan.
“Kalau pedagang dipaksa menyembelih sapi sendiri, tentu itu tidak efisien dan justru memberatkan. Intervensi pemerintah penting agar biaya operasional tidak terlalu membebani pedagang,” tegasnya.
Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga rata-rata daging sapi murni pada Rabu, 21 Januari 2026 di tingkat konsumen tercatat Rp136.113 per kg. Harga ini sekitar 2,78% di bawah harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp140.000 per kg. Harga tertinggi terjadi di Kalimantan Utara, dengan Rp164.000 per kg, sekitar 17,14% di atas acuan. Sedangkan di wilayah Jakarta, harga rata-rata di konsumen hari ini Rp134.737 per kg, sekitar 3,76% di bawah acuan.
Selain persoalan RPH, Hindun juga menyoroti harga sapi hidup dari feedloter yang dinilai pedagang terlalu tinggi. Ia menyebut, pedagang tidak memiliki banyak pilihan karena pasokan sapi potong saat ini didominasi oleh feedloter besar, sehingga posisi tawar pedagang menjadi sangat lemah.
“Harga sapi dari feedloter sudah tinggi sejak awal. Pedagang mengeluh karena harga beli sapi tidak sebanding dengan daya serap pasar. Ini membuat rantai usaha dari hulu ke hilir tidak sehat,” ujarnya.
Menurutnya, jika harga di tingkat feedloter tidak diawasi, maka tekanan akan terus bergeser ke pedagang dan akhirnya ke konsumen. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada hilir, tetapi juga berani mengevaluasi struktur harga dan distribusi sapi di tingkat feedloter agar tidak terjadi praktik yang merugikan pedagang kecil.
“Kalau dari hulu sudah mahal, pedagang mau tidak mau menaikkan harga. Ujungnya masyarakat yang terbebani. Negara harus hadir mengawasi agar harga sapi dari feedloter lebih rasional,” tegasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan, jika situasi ini dibiarkan tanpa solusi konkret, maka kerugian akan dirasakan semua pihak. “Kalau ini terus dibiarkan, justru makin banyak yang rugi. Pedagang rugi, masyarakat apalagi. Pemerintah tidak boleh menunggu sampai mogok massal benar-benar terjadi,” katanya.
Sebelumnya, pedagang daging sapi se-Jabodetabek yang tergabung dalam APDI berencana mogok jualan karena dialog tak membuahkan hasil. Ketua Umum APDI DKI Jakarta Wahyu Purnama menyebut kondisi pasar sudah tidak sehat bagi pedagang kecil-menengah dan sangat berdampak pada masyarakat menengah ke bawah.
“Melalui surat ini kami memberitahukan bahwa seluruh anggota APDI bandar sapi potong dan pedagang daging akan melakukan aksi berhenti berjualan atau mogok dagang. Kami menimbang aspirasi anggota bandar sapi potong dan pedagang daging hilirisasi pasar tradisional se-Jabodetabek serta masyarakat menengah ke bawah yang sangat terdampak oleh tingginya harga daging sapi,” kata Wahyu dalam surat terbuka.
