BANGKALAN – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko Penmas) meluncurkan 1.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pesantren di Ponpes Syaikhona Cholil, Bangkalan, Senin (26/5/2025).
Acara peluncuran sengaja digelar tempat ini lantaran Ponpes Syaikhona Cholil adalah salah satu pesantren tertua di Indonesia serta ketokohan pendirinya yang tak lain adalah penggagas Nahdlatul Ulama.
“Alhamdulillah hari ini kita mulai membangun 1.000 dapur untuk seluruh pesantren-pesantren kita di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten,” kata Menko Penmas Muhaimin Iskandar.
Tokoh yang akrab disapa Cak Imin itu menyatakan, peluncuran ini menandai langkah besar pemerintah dalam menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan pilar utama pemenuhan gizi nasional.
Ia pun menegaskan sejak lama pesantren telah menjadi aktor utama pemberdayaan masyarakat. Negara kini hadir untuk memperkuat peran itu melalui sinergi program prioritas nasional, salah satunya program MBG.
“Pesantren sudah secara mandiri memberdayakan masyarakat melalui pendidikan yang terbuka pada semua kalangan. Hari ini, negara turut hadir bersama pesantren untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kepada masyarakat,” katanya.
Jika setiap dapur melayani 3.000 santri, maka 1.000 dapur MBG berbasis pesantren akan bisa melayani tiga juta santri. Hal tersebut ditegaskan Cak Imin sebagai ekosistem pemberdayaan yang nyata bagi santri dan pesantren.
“Seribu dapur MBG ini manfaatnya luas sekali. Satu dapur akan melayani tiga ribu santri. Artinya seribu dapur MBG untuk tiga juta santri. Pesantren sudah sangat berpengalaman dalam mengelola produksi dan distribusi makanan, ini juga berarti menjadi wujud nyata keterlibatan pesantren dalam keberhasilan MBG,” papar Cak Imin.
“Di dapur MBG pesantren ini bukan hanya nasi yang dimasak, tetapi kita juga sedang memasak masa depan santri-santri Indonesia menjadi sehat dan produktif. Dengan dapur MBG ini, maka pesantren bisa menjadi pusat pemberdayaan yang berdikari,” imbuhnya.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bertekad 1000 dapur dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN) berdiri dengan satu semangat, satu kualitas yang terjaga, dan satu ekosistem ekonomi yang terbangun antara supply (penawaran) and demand (permintaan).
“Ekosistem inilah yang akan melibatkan petani kita, pengusaha kita, pesantren kita, santri kita, ulama kita semua dalam satu ekosistem ekonomi produktif. Insya Allah programnya Makan Bergizi Gratis, tapi dampak ekonominya luar biasa,” tegasnya.
Program MBG menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dari Presiden Prabowo yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, termasuk santri. Dalam skema ini, dapur MBG berbasis pesantren menjadi elemen penting untuk memastikan distribusi pangan bergizi dan keterlibatan komunitas lokal dalam rantai pasok makanan sehat.
Melalui kolaborasi dengan Pusat Investasi Pemerintah Kemenkeu dan Badan Gizi Nasional (BGN), program ini tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan ekonomi melalui partisipasi langsung pesantren dalam ekosistem pangan nasional.
“Pesantren bukan hanya mencetak ulama dan pemimpin umat, tapi juga agen transformasi sosial dan ekonomi. Kita sedang menyaksikan peran strategis pesantren dalam pembangunan manusia Indonesia,” tambahnya.
Cak Imin menekankan bahwa seluruh Dapur MBG di Pesantren telah sesuai dengan standar BGN dari sisi kualitas bangunan maupun kualitas makanan, sehingga bisa memastikan seluruh santri mendapatkan makanan yang benar-benar bergizi.
Peluncuran program ini dihadiri oleh lebih dari 2.500 peserta yang terdiri dari santri, pimpinan pondok pesantren, pemerintah daerah, dan perwakilan kementerian/lembaga. Jawa Timur dipilih sebagai lokasi pertama mengingat posisinya sebagai provinsi dengan basis pesantren terbesar di Indonesia.
Program ini menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa berjalan tanpa basis komunitas. Pesantren yang telah lama menjadi pusat moral, spiritual, dan kultural bangsa kini diperkuat menjadi motor utama pemberdayaan masyarakat berbasis gizi dan kesehatan. Hadir juga dalam agenda ini Kepala BGN Dadan Hindayana dan Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Badruttamam.
