JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto terus berinovasi dengan program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Danatara hingga rencana pendirian Sekolah Rakyat. Kini, untuk menggenjot perekonomian, dia menjanjikan dana Rp7 miliar untuk tiap desa di seluruh Indonesia.
Hal ini terungkap dalam Rapat Terbatas dan Taklimat bersama jajaran kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 4 Maret 2025. Pada kesempatan tersebut Kepala Negara membahas sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, serta komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Dalam keterangannya usai mengikuti kegiatan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa Presiden memberikan sejumlah arahan terkait pentingnya pendidikan bagi seluruh anak-anak Indonesia. Salah satu program utama yang menjadi perhatian yakni pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan.
“Beliau akan membangun sekolah rakyat, sekolah unggulan, kemudian memperbaiki fasilitas pendidikan sampai pelosok-pelosok, sarana prasarana untuk belajar begitu,” ucap Bima Arya.
Selain bidang pendidikan, dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menyampaikan rencana pendirian 70 ribu koperasi desa yang akan berfungsi sebagai outlet sembako, obat-obatan, dan klinik kesehatan. “Beliau menyampaikan bahwa kalau dulu Rp1 miliar 1 desa, sekarang 1 desa itu bisa Rp7 miliar. Ada dana dari Rp1 miliar dan MBG itu Rp6 miliar. Jadi betapa besar anggaran untuk desa sekarang,” ucap Bima Arya.
Kepala Negara turut menegaskan bahwa program-program prioritas pemerintah harus berjalan tanpa keraguan. Kritik yang ada merupakan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
“Kritikan wajar, kritikan membuat kita menjadi semakin cermat dan waspada. Tetapi kita semua sudah on the track lah kira-kira oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.
Di samping itu, Presiden juga menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku.
“Beliau menyatakan kegeramannya atas orang-orang, oknum-oknum yang masih keterlaluan ya, sudah diperingatkan tapi masih saja ada gitu ya, yang mencuri uang rakyat, sehingga begitu. Lebih baik ratusan triliun itu digunakan untuk makan bergizi, untuk pendidikan, kesehatan,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut program pendirian 70 ribu koperasi desa, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengundang rapat Kemendes dan PDT, Kemensos, Kementan, Kementerian PPN/Bappenas serta Badan Pangan Nasional pada Kamis, 6 Maret 2026.
Usai pertemuan Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menegaskan pihaknya mendukung penuh dibentuknya 70 ribu koperasi desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia. Apalagi sumber pembiayaan pembentukan Kopdes bukan hanya dari dana desa saja, melainkan dilakukan secara kolektif mulai dari APBN, APBD, Himbara, sampai dengan CSR perusahaan nasional maupun internasional.
Menurutnya, dengan potensi dukungan anggaran yang dilakukan berbagai pihak dalam pembentukan Kopdes akan meredam gejolak dan kekhawatiran di bawah kalau anggaran pembentukan Kopdes ditanggung oleh Dana Desa.
Lebih jauh Wamendes Ariza mengatakan, adanya pembentukan Kopdes tidak akan mengurangi program-program yang selama ini sudah jalan di desa, hanya saja perlu disinergikan.
Menurutnya, pembentukan Kopdes ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa, kesejahteraan desa, kemakmuran desa. Nantinya, seluruh perangkat desa juga akan dilibatkan untuk menyukseskan koperasi desa ini.
“Kami sangat senang dan mendukung adanya koperasi desa. Saatnya desa bangkit untuk Indonesia maju melalui koperasi desa merah putih,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Kementerian dan Lembaga terkait akan bersama-sama menyusun regulasi serta kebijakan secara teknis terkait pembentukan Kopdes Merah Putih.
