JAKARTA – Front Rakyat Tolak PSN yang terdiri dari 18 elemen masyarakat mendesak Presiden RI Prabowo Subianto menghentikan Proyek Strategis Nasional lantaran menjadi alat baru perampasan tanah, wilayah adat, dan wilayah tangkap nelayan di berbagai daerah.
“Presiden dan DPR RI harus mendorong model-model pembangunan yang berpusat pada kepentingan rakyat,” demikian isi siaran pers yang diterima Kabarjatim.com dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Selain KPA, Front Rakyat Tolak PSN juga diinisisi oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI Pembaruan), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), FIAN Indonesia, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Kemudian Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), LBH Jakarta, Greenpeace Indonesia, Indonesia Memanggil 57+ Institute (IM 57+), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan, serta Pergerakan Petani Banten (P2B)
Penolakan berbagai elemen masyarakat di atas terhadap Proyek Strategis Nasional lantaran dianggap memiliki banyak masalah fundamental. Di antaranya, PSN di berbagai daerah telah menyebabkan krisis agraria, sosial, ekonomi, lingkungan yang berdampak luas dan genting; PSN telah menghilangkan sumber pencaharian, pangan dan penghidupan rakyat yang memperparah kemiskinan nasional secara terstruktur, sistematis, dan massif,
Selanjutnya, PSN di berbagai daerah juga dilaksanakan dengan cara-cara represif, intimidatif, manipulatif, dan koruptif dengan menghilangkan partisipasi rakyat secara bermakna dan transparan, serta PSN di sebagian daerah memobilisasi keuangan negara untuk kepentingan kelompok bisnis.
Dengan berbagai dasar di atas, Front Rakyat Tolak PSN juga mendesak DPR RI agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang melegitimasi pelaksanaan PSN di berbagai daerah.
Kemudian juga meminta BPK RI melakukan audit investigatif terhadap seluruh pelaksanaan PSN yang memobilisasi keuangan negara dan TNI-Polri menghentikan cara-cara represif dan intimidatif dalam menangani konflik agraria akibat PSN.
“Kami menyerukan kepada seluruh organisasi gerakan rakyat untuk bergabung dalam FRONT RAKYAT TOLAK PSN, dan seluruh rakyat untuk bangkit bersatu melawan PSN.”
