JOMBANG – Isu panas mengenai wacana penempatan posisi Polri di bawah kementerian memicu reaksi keras dari akar rumput di Kabupaten Jombang. Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) mendatangi Mapolres Jombang untuk menyatakan sikap tegas: Polri harus tetap di bawah komando Presiden, Kamis (29/1/2026).
Sekitar 75 orang peserta aksi berkumpul di halaman Mapolres, membawa pesan bahwa independensi kepolisian adalah harga mati bagi pelayanan publik.
Koordinator FRMJ, Joko Fattah Rochim, mengungkapkan kekhawatirannya jika Polri “diturunkan” posisinya di bawah kementerian. Menurutnya, langkah tersebut hanya akan menciptakan labirin birokrasi yang memperlambat penegakan hukum.
“Kalau dikendalikan kementerian, kepentingannya bakal banyak. Bukan cuma soal korupsi, tapi urusan kriminal seperti kasus pembunuhan pun bisa terhambat jika prosedurnya berbelit. Ujung-ujungnya, masyarakat yang dirugikan,” ujar pria yang akrab disapa Fattah ini dengan nada tegas.
Fattah menambahkan bahwa pihaknya berdiri di belakang Kapolri untuk memastikan institusi bayangkara tetap lincah merespons persoalan di lapangan tanpa intervensi kepentingan sektoral kementerian.
Aspirasi ini disambut langsung oleh Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan. Di hadapan massa, Ardi yang didampingi Wakapolres Kompol Syarlis, mengapresiasi dukungan tersebut sebagai bentuk kepercayaan publik yang mahal harganya.
“Kami memandang posisi Polri di bawah Presiden adalah struktur ideal. Ini kunci agar kami tetap independen, profesional, dan mampu bergerak cepat hadir di tengah masyarakat,”Ujarnya.
Bagi Ardi, dukungan dari masyarakat Jombang ini bukan sekadar seremoni, melainkan suntikan moral bagi jajaran kepolisian di tingkat lokal. “Ini menjadi energi tambahan bagi Polres Jombang untuk terus memberikan pelayanan terbaik,” imbuhnya.
Aksi yang berlangsung tertib ini diakhiri dengan penyampaian petisi dukungan, mempertegas posisi masyarakat Jombang dalam diskursus nasional mengenai struktur keamanan negara.
