BANYUWANGI – Jelang peluncuran Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2025-2026 mendatang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) gencar melakukan sosialisasi serta pengecekan kesiapan di daerah. Akhir pekan kemarin, dia turun ke Banyuwangi dan Sitobondo.
Di Banyuwangi, Gus Ipul mengecek kesiapan pemerintah daerah menyelenggarakan sekolah rakyat. Dia bahkan meminta aparatur daerah dan seluruh pilar sosial bergerak cepat menyiapkan calon siswa dari keluarga tidak mampu untuk Sekolah Rakyat.
“Ini kerja bersama, bukan hanya Kementerian Sosial. Kementerian PU yang bertugas untuk pembangunan, Kemendikbud untuk kurikulum dan rekrutmen guru, dan kami di Kemensos mendukung dari sisi sosial dan data,” katanya saat memimpin dialog pilar-pilar sosial dan koordinasi pembentukan sekolah rakyat di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat 18 April 2025.
Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu daerah yang telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat sejak awal program ini digulirkan. Kabupaten di ujung timur pulau Jawa ini telah menyiapkan lahan seluas 7 hectare untuk menampung siswa sekolah rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Gus Ipul menjelaskan, saat ini tim dari berbagai kementerian sedang melakukan verifikasi kelayakan lokasi dan kesiapan pelaksanaan sekolah rakyat di berbagai daerah. “Kalau semua syarat dipenuhi, pembelajaran bisa dimulai tahun ini. Target nasional kita bangun 200 sekolah rakyat, dan semoga Banyuwangi masuk dalam gelombang pertama,” ujarnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan pendidikan formal dan pendidikan karakter. Biaya operasionalnya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, mulai dari konsumsi, alat belajar, hingga fasilitas tempat tinggal.
Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 (lapisan paling miskin dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional). “Kalau sudah tidak ada desil 1, maka bisa dari desil 2. Tapi tetap prioritas paling miskin. Kita punya data 9 juta KPM di desil 1,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini Gus Ipul menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, terutama dalam penyiapan calon siswa dan tenaga pengajar. “Bupati dan wali kota diminta mengusulkan guru-guru dari daerah masing-masing. Prioritasnya PNS dan P3K. Kalau masih kurang, bisa P3K paruh waktu atau bentuk rekrutmen lainnya,” ujarnya.
Sementara itu Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan daerahnya. Ia menjelaskan bahwa dua lokasi telah disiapkan sebagai calon tempat sementara untuk memulai kegiatan pembelajaran, yakni di Rusunawa Klatak dan Balai Diklat Banyuwangi.
“Kami sudah usulkan ke Kementerian Sosial dan alhamdulillah sudah dicek langsung. Tinggal menunggu penetapan lokasi mana yang paling cocok. Intinya kami siap,” ujar Ipuk.
Terkait sumber daya manusia, ia menyampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten telah mengidentifikasi ASN dan P3K yang dapat ditugaskan ke Sekolah Rakyat. “Kita akan tempatkan guru-guru yang ada, dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang ditetapkan pusat,” ujarnya.
Ipuk juga berharap agar program ini dapat segera berjalan karena dampaknya akan sangat signifikan bagi pengurangan kemiskinan di Banyuwangi. “Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas dan merata adalah kunci memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat ini jawaban konkret dari negara,” tegasnya.
Usai melakukan pengecekan kesiapan sekolah rakyat di Banyuwangi, Gus Ipul pada esok harinya meluncur ke
Kabupaten Situbondo. Di hadapan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan pilar-pilar sosial Kementerian Sosial, Gus Ipul menyampaikan pentingnya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran aktif masyarakat dan pilar-pilar sosial, untuk menyukseskan sekolah rakyat dan program pengentasan kemiskinan.
“Sekolah Rakyat bukan hanya soal bangunan fisik, ini adalah ruang lahirnya harapan baru. Kita ingin memberikan pendidikan bermutu kepada anak-anak dari keluarga paling rentan, yang selama ini terpinggirkan dari sistem,” kata Gus Ipul di Pendopo Kabupaten Situbondo, Sabtu (19/4).
Ia menjelaskan bahwa program ini telah menarik perhatian luas dari pemerintah daerah. Hingga saat ini sudah ada sekitar 280 pemerintah daerah yang mengajukan usulan Sekolah Rakyat. “Target awal kami adalah membangun 100 hingga 200 sekolah tahun ini. Kabupaten Situbondo termasuk yang paling siap, dan akan kami undang ke Jakarta untuk bahas teknis lanjutan mulai dari lahan, perizinan, sampai rekrutmen guru dan siswa,” kata dia.
Ajakan kolaborasi Gus Ipul disambut antusias oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Dia menyatakan daerahnya siap menyukseskan program sekolah rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan berbasis DTSEN.
“Saya happy sekali waktu pertama kali disampaikan soal DTSEN. Data ini membuat kebijakan lebih presisi. Kita bisa tahu siapa yang miskin ekstrem, siapa yang perlu disekolahkan, siapa yang butuh intervensi. Ini jurus pamungkas untuk mengatasi kemiskinan,” kata Rio.
Rio juga mengatakan selain DTSEN yang akan jadi acuan pemerintah, pengentasan kemiskinan di daerahnya juga akan menggunakan pendekatan pendidikan dengan memanfaatkan Sekolah Rakyat.
Pemkab Situbondo telah menyiapkan lahan 6 hektare untuk pengembangan Sekolah Rakyat dan tengah mempersiapkan penggunaan bangunan eksisting sebagai langkah awal.
“Masyarakat desil 1-2 sangat membutuhkan sekolah ini. Kita sudah siapkan lahannya, datanya, dan siswa-siswinya. InsyaAllah kita sangat siap dan support abis,” kata Rio.
Ia juga menyampaikan harapan besar agar Situbondo dapat menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 9% dalam lima tahun ke depan. “Di akhir masa jabatan saya nanti, dan saya ingin meninggalkan warisan kebijakan yang tidak hanya memberi, tapi juga memberdayakan. Pengentasan kemiskinan itu seperti pijat refleksi—yang dipijat kakinya, tapi efeknya terasa ke seluruh tubuh,” pungkasnya.
