PROBOLINGGO — Sekolah Rakyat yang diperuntukkan untuk anak-anak miskin akan mulai beroperasi di Kota Probolinggo dan Mojokerto pada tahun ajaran 2025-2026. Di Probolinggo, kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat akan dilaksanakan di Rusunawa Baru Kronong, sementara di Mojokerto di UPT Pesanggrahan PMKS Majapahit.
Kepastian operasional ini dipastikan setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau dua calon lokasi Sekolah Rakyat tersebut pada Minggu (13/4/2025).
“Kalau gedung ini untuk 4 rombongan belajar, saya kira sudah siap. Tinggal sarana penunjangnya yang perlu dipastikan dalam dua bulan ke depan,” ujar Gus Ipul saat meninjau Rusunawa Baru Kronong.
Satu rombongan belajar Sekolah Rakyat masing-masing berisi 25 siswa, sehingga total di Probolinggo untuk tahun ajaran pertama akan diisi 100 siswa. Sekolah berkonsep asrama ini akan memberikan fasilitas penuh termasuk makan, perlengkapan belajar, dan pembinaan karakter.
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, yang turut mendampingi Gus Ipul dalam kunjungan kerja ini menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung Sekolah Rakyat, termasuk dari sisi infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami sangat menyambut baik program ini. Sekolah Rakyat adalah harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Probolinggo. Pemkot siap mendukung penuh, mulai dari penyediaan lokasi, tenaga pengajar, hingga pelibatan masyarakat dalam proses seleksi dan pendampingan,” ujarnya.
Sementara itu, Pemkab Mojokerto untuk sementara akan memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat di UPT Pesanggrahan PMKS Majapahit, sembari menunggu pembangunan gedung baru di wilayah Dawarblandong. Lantaran keterbatasan fasilitas yang ada di UPT Pesanggrahan PMKS Majapahit, maka hanya ada dua rombongan belajar yang bisa ditampung. “Insya Allah tahun ini kita mulai dari dua rombongan belajar dulu di Mojokerto,” ujar Gus Ipul.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menyatakan kesiapan mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk dari aspek penyediaan lahan. “Pemkab Mojokerto telah menyiapkan lahan seluas 3,5 hektare dan akan kami maksimalkan menjadi 6 hektare di daerah Dawarblandong. Kami sangat mendukung program ini karena akan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk bisa bersekolah hingga jenjang SMA secara gratis, bahkan dengan fasilitas asrama dan kebutuhan hidup yang ditanggung negara,” katanya.
Untuk tahun ajaran pertama di Mojokerto, Sekolah Rakyat akan menyelenggarakan dua rombongan belajar setingkat SMP, masing-masing berisi 25 siswa. Nantinya, skala akan diperluas mencakup semua jenjang pendidikan.
Hingga kini pemerintah terus mengakselerasi program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025-2026. Ke depan pemerintah yang menunjuk Kemensos sebagai penanggungjawab program ini akan membangun 200 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk sementara disebutkan sudah ada 53 lokasi yang telah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada tahun ini. Selain itu, sudah ada 82 lokasi untuk Sekolah Rakyat lain yang dalam proses penilaian bangunan dan lahan.
Sekolah Rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah berkonsep asrama ini bersifat gratis. Seluruh keperluan siswa seperti seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya, akan ditanggung oleh negara.
Melalui Sekolah Rakyat pemerintah berharap mata rantai kemiskinan dapat diputus. Sehingga jumlah penduduk miskin Indonesia yang kini mencapai 24,06 juta orang dan miskin ekstrem sebesar 2,3 juta jiwa atau 0,83 persen per Maret 2024 dapat dikurangi.
“Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang ada di desil 1 dan 2 DTSEN. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Negara hadir sepenuhnya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, memberi akses pendidikan dan kehidupan layak,” kata Gus Ipul.
