JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan sudah siap menyambut libur lebaran pada 2025. Pada bidang transportasi udara, masyarakat dipastikan akan mendapatkan diskon tiket pesawat sebesar 13 hingga 14 persen. Total jumlah seat atau tempat duduk yang tersedia sebanyak 6.606.028
Kepastian diskon tiket pesawat dan kesiapan menyambut libur Idul Fitri itu disampaikan Plt Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F Laisa dalam diskusi rutin Fraksi PKB DPR RI dengan tema Mudik Nyaman di Tengah Efisiensi Anggaran pada Kamis (6/3/2025).
Lukman mengatakan total ada 403 unit pesawat udara yang siap mengangkut penumpang. Total jumlah seat atau tempat duduk yang tersedia sebanyak 6.606.028. “Pesawat udara sudah sangat siap melayani mudik lebaran. Seat yang tersedia masih banyak yang bisa dipesan,” kata Lukman.
Menurutnya, jumlah penumpang yang diperkirakan mudik menggunakan transportasi udara sekitar 4.951.391 orang. Jumlah itu lebih tinggi dibanding libur lebaran tahun 2024 yang hanya 4.439.913 orang atau naik sekitar 12 persen. “Diperkirakan terjadi peningkatan penumpang pada periode lebaran 2025 sebesar 12 persen dibanding lebaran 2024,” terang Lukman.
Dengan jumlah penumpang diperkirakan 4,9 juta orang, maka masih banyak seat yang tersedia. Sebab. seat pesawat yang tersedia mencapai 6,6 juta kapasitas penumpang. Jika jumlah penumpangnya nanti lebih dari 4,9 juta orang, penumpang masih bisa terlayani dengan baik. Untuk penjualan tiket, Lukman mengatakan, sampai saat ini tiket untuk arus mudik lebaran sudah terjual sampai 47 persen. Jadi masih ada sisa 53 persen yang bisa dipesan. Sedangkan untuk tiket arus balik sudah terjual 35 persen.
Lukman menegaskan pada libur lebaran tahun ini ada diskon tiket pesawat sebesar 13 hingga 14 persen. Diskon tiket pesawat itu lebih tinggi dibanding libur natal dan tahun baru (Nataru) pada 2024-2025. Diskon tiket itu berlaku pada penerbangan periode 24 Maret – 7 April 2025, dengan pemesanan tiket pesawat dimulai pada 1 Maret 2025. “Diskon tiket ini sudah kami sosialisasikan kepada seluruh airline, bandara, pengusaha tiket, dan kementerian/lembaga terkait,” kata Lukman.
Selain Kemenhub, PT ASDP juga sudah mempersiapkan diri secara matang untuk menyambut mudik lebaran. Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo mengatakan, libur lebaran kali ini spesial, karena presidennya baru, menteri baru, dan banyak pejabat lain yang baru.
“Karena baru semua, maka mudik kali ini tidak boleh gagal. Semuanya akan berusaha melakukan yang terbaik. Di tengah isu efisiensi, jangan sampai mengorbankan yang lain. Misalnya, keselamatan dikorbankan. Itu jangan sampai terjadi,” ucap Heru yang juga menjadi pembicara dalam diskusi rutin Fraksi PKB DPR RI.
Heru mengatakan, beberapa tahun terakhir, mudik lebaran selalu didominasi dengan isu kemacetan. Maka, ASDP mengambil langkah bersejarah, yaitu akan meniadakan tarif eksekutif, dan akan menjadi tiket regular semua. Sebab, di terminal eksekutif pelabuhan selalu terjadi kepadatan.
“Kami ambil langkah, mungkin ini pertama kali dalam sejarah berdirinya dermaga eksekutif. Kami meniadakan tarif eksekutif, semuanya diregulerkan. Karena isunya sama, di terminal eksekutif selalu terjadi pemadatan. Karena kapalnya terbatas, hanya 7 kapal. Kalau dibiarkan akan terjadi penumpukan,” tuturnya.
Terkait dengan fasilitas, kata Heru, walaupun terjadi efisiensi anggaran, fasilitas tidak boleh dikurangi. Keamanan dan kenyamanan menjadi prioritas pelayanan. Pihaknya memastikan akan memberikan pelayanan yang prima terhadap semua penumpang. “Jika tahun ini mudik lebaran berhasil, maka akan menjadi pilot project untuk libur lebaran yang akan datang,” kata mantan anggota DPR RI itu.
7 Catatan untuk Mudik Lebaran
Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PKB Syaiful Huda memberikan perhatian serius terhadap persiapan menyambut mudik lebaran 2025. Dia menyampaikan tujuh catatan agar mudik Idul Fitri tahun ini bisa berjalan aman dan nyaman, serta zero accident, bebas dari kecelakaan kendaraan.
“Sebagai anggota DPR RI, kami berada di posisi pengawasan. Kami akan mengawasi pelaksanaan mudik lebaran tahun ini,” terang Huda.
Huda pun menyampaikan tujuh catatan terhadap persiapan dan pelaksanaan mudik lebaran tahun ini. Pertama, diprediksi sebanyak 146,48 juta orang akan melaksanakan prosesi mudik Idul Fitri 2025 nanti. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28-30 Maret 2025.
“Itu nyawa semua. Dan menjadi tanggung jawab Pak Kakorlantas Mabes Polri, supaya zero accident,” katanya.
Catatan kedua, baru pertama kali mudik lebaran dilakukan di tengah pelaksanaan efisiensi anggaran. Pemerintah dan semua stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan arus mudik tidak boleh lupa bahwa prioritas utama negara adalah keselamatan dan jaminan hidup aman bagi warga negara.
“Sehingga penekanan pada keamanan dan kenyamanan harus menjadi prioritas dan doktrin utama dalam penyelenggaraan Arus Mudik 2025,” jelasnya.
Ketiga, pemerintah harus berpegang pada doktrin, yaitu kesalamatan, keamanan, dan kenyamanan. Dengan tiga doktrin itu, potensi akan terjadi persoalan bisa diminimalisir. Karena mudik hanya setahun sekali, maka harus betul-betul terlaksana dengan nyaman. Tidak cukup hanya aman, dan selamat, tapi juga harus nyaman.
Keempat, Huda menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah sejak jauh hari melakukan persiapan. Misalnya, soal penurunan harga tiket penerbangan. Pemerintah juga memberikan intensif 6 persen PPN dari harga tiket.
Kelima, kata Huda, terkait kesiapan infrastruktur. Menurut dia, infrastruktur relatif bisa ditangani dengan baik. Walaupun sekarang masih dalam perbaikan jalan, tapi dia memastikan semuanya akan berjalan lancar. “Kami bisa pastikan secara umum dalam situasi ini, perbaikan sedang terus berjalan dan bisa segera dituntaskan,” urai Ketua DPW PKB Jawa Barat itu.
Catatan keenam, Huda menyoroti manajemen transprotasi. Misalnya, tiket pesawat terjadi penurunan, tapi masih ada problem delay pesawat, dan penumpukan pesawat. Jadi, manajemen trasnportasi harus betul-betul prima dalam menyambut mudik lebaran.
“Catatan ketujuh adalah kemudahan akses informasi. Termasuk akses informasi ketika ada kecelakaan. Supaya mudik lebaran ini menjadi mudik bersama, dan tanggung jawab bersama. Ketika ada masalah bisa mudah diselesaikan,” pungkasnya.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) juga memberikan catatan terhadap persiapan mudik lebaran. Ketua MTI Tory Damantoro menyampaikan tiga masukan. Pertama, soal manajemen transportasi. Yaitu, manajemen pola pergerakan, pola transportasi, dan manajemen pola lalu lintas.
Tory juga menyarankan kepada PKB agar tidak ada kader atau konstituen yang melakukan mudik menggunakan motor. Khususnya, mudik yang jarak tempuhnya lebih dari satu jam. Selama ini, banyak pengendara sepeda motor yang menjadi korban kecelakaan.
MTI juga menyinggung terkait efisiensi anggaran negara. Jika dilakukan efisiensi, maka akan ada anggaran yang berkurang. Tentu itu akan menjadi ujian bagi pemerintah. Khususnya, ujian pada kemampuan sistem dalam memberikan pelayanan.
“Ini ujian kemampuan sistem dalam memberikan pelayanan. Ketika demand tinggi, akan kelihatan boroknya. Biasanya ada penambahan anggaran,” kata Tory.
