JAKARTA – Sejumlah siswa di berbagai daerah terancam tidak bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri jalur SNBP 2025 karena kelalaian pihak sekolah dalam memasukkan data. Peristiwa ini viral hingga menuai keprihatinan publik.
Beruntung waktu pengisian data di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) akhirnya bisa diperpanjang hingga empat kali untuk memberi kesempatan bagi sekolah yang lalai melakukan finalisasi data. Terbaru, perpanjangan dilakukan pada Jumat, 7 Februari 2025 pukul 19.00 sampai Sabtu, 8 Februari 2025 pukul 04.00 pagi WIB.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Muhammad Hilman Mufidi berharap perpanjangan finalisasi input data di PDSS, para siswa eligible atau yang memenuhi syarat, bisa mengikuti SNBP dengan baik. Tidak ada lagi siswa yang gagal mengikuti SNBP hanya gara-gara sekolah lalai melakukan finalisasi data.
Menurutnya, polemik keterlambatan finalisasi data di PDSS itu harus menjadi pelajaran bagi sekolah, khususnya bagi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Mereka tidak boleh lalai dalam melakukan penginputan data.
“Karena kelalaian sekolah akan merugikan para siswa yang berprestasi untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri yang diimpikan,” kata pria yang akrab dipanggil Gus Hilman tersebut, Rabu (12/2/2025).
Dikatakan Gus Hilman, keterlambatan input data ke PDSS bukan perkara sepele. Hal itu menjadi masalah besar bagi siswa yang akan menaikkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi negeri tanpa jalur tes. Bagi para siswa, masuk SNBP 2025 menjadi penentu bagi masa depan mereka.
“Ini masalah serius yang harus menjadi perhatian bagi semua stakeholders pendidikan,” ucap legislator asal Dapil Jawa Timur II itu.
Masalah keterlambatan finalisasi data di PDSS harus menjadi bahan evaluasi, baik bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).
Pihak kementerian harus memberikan catatan bagi sekolah-sekolah yang lalai dalam finalisasi data ke PDSS. Kepala dinas pendidikan di masing-masing daerah harus memberikan teguran keras bagi kepala sekolah dan wakil sekolah yang membuat kesalahan.
“Para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang lalai harus dievaluasi. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi,” tutur politisi kelahiran Gresik, Jawa Timur itu.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) itu berharap proses SNBP 2025 berjalan dengan baik dan transparan. Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru itu harus terbuka dan fair. Jangan ada permainan, titipan, dan kongkalikong.
“SNBP harus berjalan sesuai dengan aturan. Jangan sampai ada permainan di belakangnya,” tegas Gus Hilman.
SNBP merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Seleksi itu diperuntukkan bagi siswa SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi.
Para siswa-siswi yang berprestasi mempunyai kesempatan melanjutkan ke pendidikan tinggi tanpa harus mengikuti ujian tertulis. SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor, prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan PTN.
