Jakarta – Sejumlah situs resmi pemerintahan dan institusi pendidikan di Indonesia menjadi sasaran penyusupan konten promosi situs judi online. Temuan ini mencoreng citra digital lembaga-lembaga tersebut dan menimbulkan keprihatinan atas lemahnya pengelolaan keamanan siber di berbagai instansi.
Situs-situs yang tercatat menjadi korban antara lain batangkab.go.id, bakrie.ac.id, uncapi.ac.id, kumhamjogja.id, kaurkab.go.id, dan masih banyak lagi situs resmi pemerintah daerah serta universitas lainnya.
Konten Ilegal Tampil di Situs Resmi
Situs-situs tersebut disusupi oleh konten yang mempromosikan platform judi online, yang jelas-jelas melanggar hukum di Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan mengarahkan pengunjung ke tautan judi dengan menggunakan kata kunci yang populer di kalangan pencari taruhan daring.
Salah satu pengunjung yang tak ingin disebutkan namanya mengaku terkejut ketika mengakses salah satu situs pemerintah daerah dan menemukan promosi judi online.
“Awalnya saya ingin mencari informasi administrasi, tapi malah muncul tautan ke situs perjudian. Ini memalukan dan merugikan publik,” ujarnya.
Pakar Keamanan Siber: Perlu Audit dan Perbaikan
Pakar keamanan siber dari Indonesia Cyber Security Forum, Andri Wijaya, menilai bahwa insiden ini menunjukkan lemahnya sistem keamanan digital di banyak lembaga pemerintah dan pendidikan.
“Ini bukan hanya soal situs yang diretas, tetapi juga kegagalan dalam menjaga integritas informasi publik. Institusi harus segera melakukan audit keamanan dan memperkuat infrastruktur siber mereka,” kata Andri.
Ia menambahkan bahwa penyusupan seperti ini sering terjadi karena situs menggunakan sistem manajemen konten (CMS) yang usang atau tidak diupdate secara rutin, sehingga rentan terhadap serangan hacker.
Pemerintah Diminta Bertindak Cepat
Insiden ini memicu desakan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap situs-situs yang dikelola oleh lembaga pemerintahan dan pendidikan. Wakil Ketua Komisi I DPR, Rizki Pratama, menyebutkan bahwa kejadian ini menunjukkan lemahnya pengelolaan sistem teknologi informasi.
“Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus segera bertindak. Ini adalah wajah negara di dunia maya. Bagaimana masyarakat bisa percaya jika situs resmi pemerintah saja bisa disusupi?” tegas Rizki.
Langkah Mitigasi yang Dibutuhkan
Sebagai langkah pencegahan, Kominfo bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diharapkan segera melakukan langkah-langkah berikut:
- Audit Keamanan Siber
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan sistem situs pemerintahan dan pendidikan. - Update Sistem dan CMS
Memastikan semua situs menggunakan perangkat lunak yang mutakhir untuk mencegah eksploitasi celah keamanan. - Pelatihan dan Kesadaran
Memberikan pelatihan kepada pengelola situs agar lebih paham tentang keamanan digital. - Pemantauan Aktif
Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di situs resmi.
Berikut daftar beberapa situs pemerintah dan universitas yang terlibat dalam mempromosikan situs judi online:
| No. | Alamat Website |
| 1 | bangkatengahkab.go.id |
| 2 | paserkab.go.id |
| 3 | dprd.batangkab.go.id |
| 4 | bakrie.ac.id |
| 5 | uncapi.ac.id |
| 6 | kumhamjogja.id |
| 7 | mejakita.com |
| 8 | morowaliutarakab.go.id |
| 9 | kaurkab.go.id |
| 10 | saw.ac.id |
| 11 | lumajangkab.go.id |
| 12 | banglikab.go.id |
| 13 | jayapurakota.go.id |
| 14 | setiabhakti.sch.id |
| 15 | akbidhamparbaiduri.ac.id |
| 16 | sttpk-medan.ac.id |
| 17 | bbpkjakarta.or.id |
| 18 | bangkaselatankab.go.id |
| 19 | kemendagri.go.id |
| 20 | esstell.co.id |
| 21 | sainttheresa.ac.id |
| 22 | selli.desa.id |
| 23 | timeproperty.co.id |
| 24 | gorontaloprov.go.id |
| 25 | unila.ac.id |
| 26 | sttpk-medan.ac.id |
| 27 | mispajaya.sch.id |
| 28 | suarabanten.co.id |
Masyarakat Diminta Waspada
Sementara itu, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati saat mengakses situs resmi pemerintah atau universitas. Jika menemukan konten mencurigakan, diimbau untuk segera melaporkan kepada pihak terkait.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga keamanan siber di tengah semakin kompleksnya ancaman di dunia digital. Kini, semua pihak menantikan langkah konkret pemerintah dan institusi terkait untuk menangani masalah ini secara tuntas.
