SURABAYA – Antisipasi anggaran yang dalam R-APBD Jatim 2017 yang diprediksikan mengalami penurunan, Gubernur Jatim, Soekarwo mengaku tengah mempersiapkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim diubah status menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), seperti beberapa rumah sakit milik Pemprov yang sudah lebih dulu menggunakan sistem BLUD.
Di antaranya SKPD yang hendak diubah statusnya menjadi BLUD, lanjut Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo adalah Badiklat Jatim yang rencananya diusulkan saat pembahasan KUA PPAS mendatang. “Ini masih dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan dewan. Gagasan ini dibuat untuk mengantisipasi adanya defisit anggaran akibat kondisi ekonomi yang belum pulih,” ujar orang nomor satu di Pemprov Jatim ini, Senin (26/9) kemarin.
Lebih jauh Pakde Karwo menjelaskan bahwa perubahan model BLUD tersebut diharapkan nantinya menghasilkan anggaran sendiri dan mampu membiayai sendiri kebutuhan anggaran instansinya. Dengan demikian APBD Jatim tak perlu lagi membiayai SKPD untuk menopang kerja karena mereka hanya sebatas melaporkan kinerjanya saja.
“Tidak menutup kemungkinan, Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian jika mampu menghasilkan keuangan sendiri bisa nantinya menjadi BLUD. Tapi yang terpenting dibahas dulu sampai detail termasuk untung ruginya,” jelas Pakde Karwo.
Terpisah, anggota Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslacha mengaku sangat mendukung jika beberapa instansi di lingkungan Pemprov Jatim berubah menjadi BLUD. Dengan begitu tidak membebani APBD dalam kondisi keuangan yang belum kondosif. Namun terlepas itu semua PAD Jatim akan terimbas, dimana PAD Jatim otomatis akan mengalami penurunan.
“Kalau dewan hanya melihat keuntungannya saja. Kalau ke depan bisa jadi BLUD maka kami akan mendukung penuh. Tapi sebaliknya jika tidak tentunya kami menolak,” pungkas politisi asal Sidoarjo.
