Viral Video Penghadangan Petugas PN saat cek Tanah Sengketa di Kabupaten Pasuruan

oleh -

PASURUAN: Video Penghadangan yang dilakukan oleh Oknum yang diduga marinir berpakaian preman saat rombongan Kepala desa Bulusari dan Pengadilan Negeri (PN) Bangil hendak meninjau lahan sengketa di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Pasuruan ramai dibagikan di media sosial facebook dan Instagram serta WhatsApp Grup.

Dalam video yang berdurasi 2:45 Menit tersebut, Nampak terjadi perdebatan dan adu mulut antara rombongan rombongan dari pihak pengadilan yang dihadang oleh Oknum Marinir yang berpakaian preman. Dalam video tersebut oknum marinir berpakaian preman mengatakan jika ingin melakukan pengecekan silahkan laporan kepada komandanya di Pasmar.

Dikonfrimasi mengenai hal ini, Kepala Desa Bulusari, Siti Nur Hayati, Membenarkan Video Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Juli 2020, yakni adanya peninjauan dari Pengadilan Negeri Bangil atas gugatan dari CV Ponika atas Tanah Kas Desa Bulusari.

“Sebenarnya, pengecekan lokasi tersebut, tidak ada sangkut pautnya dengan mereka (Pasmar, red) karena akses jalan menuju lokasi mereka itu ya lewat tanah kas desa ini,”Ujarnya saat dihubungi Kabarjatim.com. Selasa, 11 Agustus 2020.

Pihaknya mengaku juga sudah membuat laporan kepada Pomal atas penghadangan yang dilakukan oleh oknum manirir berpakaian preman saat peninjuan lahan sengketa. Dan pada saat peninjauan kedua pada tanggal 7 Agustus 2020 pihaknya didampingi oleh pihak pomal sehingga dapat berjalan dengan lancar.

“Yang menjadi saya naik pitam adalah saat ditelepon, mereka mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, sehingga ikut kepancing juga emosinya,”Imbuhnya.

Dikonfrimasi Terpisah, LBH Ansor Jawa Timur meminta agar kejadian tersebut diusut hingga tuntas. Karena aksi oknum tersebut bisa dipidana.  “Informasi dari masyarakat, pihak oknum aparat yang ada disitu menghalangi pihak pengadilan. Hakim sedang melakukan pemeriksaan setempat. Itu konteksnya sidang di lapangan, nah itu gak boleh siapa pun menghalangi. Harus diusut tuntas, itu pidana dan ada di KUHAP, Pasal 217,” ujar Tim Advokasi LBH Ansor Jawa Timur Muhammad Jakfar Sodiq SH, Selasa, 11 Agustus 2020.

Hakim, lanjutnya, hadir di lokasi menindaklanjuti sengketa lahan TKD yang sudah melalui proses hukum. Dimana sebelumnya, masyarakat melaporkan terkait dengan penggunaan lahan TKD tersebut.

“Ini tentu jadi perhatian bersama, tindakan seperti itu, warga, kepala desa juga hadir. Tentu mereka protes dengan tindakan pihak-pihak yang menghalangi. Apalagi hakim, pidana itu. Ini sangat kita sayangkan. Apalagi itu aparat,” Jelas Jakfar.

Ia pun berharap agar tambang ilegal itu segera ditutup dan oknum aparat keamanan yang terlibat ditindak tegas. Sebelumnya, mereka juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan keberadaan dan pelanggaran tambang ilegal Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur itu.

“Kasus ini gak main-main. kami sudah surati Pak Presiden. Coba cek di lokasi, luar biasa pelanggarannya, siapapun ndak boleh begitu. Ini negara hukum. Kita melihat ada berkurang tapi masih ada, mereka masih melakukan aktivitas itu,” ucapnya.

Soal pertambangan ilegal, mereka juga sudah berkoordinasi dengan pihak stakeholder, Pemerintah Daerah Pasuruan dan Forkopimda. Bahkan sudah dilakukan rapat koordinasi. Dimana hasil rapa itu berkesimpulan bahwa tambang itu memang ilegal.

Rekomendasi yang diberikan kepada pihak gubernur dengan aparat keamanan baik kepolisian ataupun kejaksaan agar tambang itu ditutup.

“Polda Jatim sudah ada proses penindasan, dipanggil pihak terkait. Cuma dari laporan yang kami terima ada hambatan. Lagi-lagi dilakukan oleh oknum aparat,” tandasnya. NOE