Uji Kepemimpinan Sebagai Syarat Calon Kades Mencapai 5 Orang?

oleh -

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2019 tentang Desa yang diundangkan pada 23 Agustus 2019 kemarin.

Perda tersebut merupakan perubahan dari Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Belakangan, beredar Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Nomor 411/1210/435.118.5/2019 yang ditandatangani Edy Rasiyadi tertanggal 26 Agustus 2016 yang meminta setiap desa yang calonnya lebih dari lima orang agar ditangguhkan terlebih dahulu.

Dikonfirmasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Mohamad Ramli mengaku SE yang ditandatangani oleh Sekda Sumenep merupakan surat dinas untuk menjelaskan aturan yang ada.

“Jadi SE itu adalah surat dinas, yang dalam tata naskah itu dikenal sebagai surat dinas. Surat dinas itu adalah untuk menjelaskan terhadap aturan yang ada dan sedang dilaksanakan,” kata Ramli.

Surat tersebut membuat Fraksi PKB di DPRD Sumenep memanggil unsur penyelenggara Pilkades Serentak, yakni DPMD dan Sekda Sumenep.

Hasilnya, ada kesepahaman bahwa Pilkades dengan regulasi teknis yang ada, yakni Perbub 27 Tahun 2019 itu sedang berjalan dan sedang digelar.

“Yang pasti, apabila lebih dari 5 orang, di amanat Perda-nya, mempertimbangkan pengalaman, pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati,” jelasnya.

Karena ada poin ‘persyaratan lain yang ditetapkan Bupati,maka dari tiga kriteria yang ada sebelumnya, yakni pendidikan, pengalaman, dan usia, kini ditambah dengan ujian kepemimpinan.

“Kepemmpinan ini kriteria baru yang akan kita jalankan. Nilai bobotnya sebesar 40 persen dari kriteria yang baru, dan sisanya pada Perbup yang ada sebesar 60 persen,” jelasnya.

Selanjutnya, tiga kriteria sebelumnya akan disatukan dengan kriteria baru. Di situlah nanti akan diperoleh nilai, sehingga ada urutan peringkat satu sampai lebih dari lima.

“Kita sedang melakukan komunikasi dengan pihak ketiga yang independen, yakni akademisi. Lembaganya, kita masih mencari referensi, yang benar-benar independen. Dan nantinya ujian tersebut akan dipusatkan di kabupaten,” tandasnya. (VIN)