Tujuh Poin Sikap Cipayung Pasca Pemilu 2019

oleh -

SURABAYA – Kelompok pergerakan mahasiswa yang mengatasnamakan Cipayung Plus Jawa Timur mengaku prihatin dengan keresahan yang dirasakan masyarakat pasca Pemilu 17 April 2019. Pasalnya antar kontestan Pilpres saling mengklaim kemenangan, bahkan bereuforia meski KPU baru akan mengumumkan secara resmi pada 22 Mei mendatang.

Ironisnya lagi, kata Abdul Ghoni salah satu pimpinan Cipayung Plus Jatim ada upaya sistematis untuk mendiskreditkan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu tidak profesional hingga aparat keamanan yang ikut menjaga pelaksanaan pemilu terselenggara dengan aman, netralitasnya diragukan.

“Ini berbahaya kalau dibiarkan. Sebab itu artinya negara dianggap tidak mampu melaksanakan pemilihan umum. Padahal pemilu 2019 sudah berjalan sebagaimana mestinya,” ujar ketua PKC PMII Jatim di Surabaya, Selasa malam (30/4/2019).

Cipayung Plus Jatim menghimbau kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat di Jatim supaya bisa menjaga kondusifitas sampai 22 Mei 2019 yakni pengumuman resmi KPU terkait hasil pemilihan umum. “Kami berharap Jatim tetap kondusif apalagi sebentar lagi memasuki ramadhan dan idul fitri,” imbuhnya.

Secara khusus Cipayung Plus Jatim juga membuat peryataan sikap. Pertama, Kami mengucapkan terimakasih kepada KPU, BAWASLU, TNI, POLISI dan semua elemen bangsa yang menyukseskan agenda pemilu serentak 2019

Kedua, Kami mendukung dan mengharapkan kepada KPU tetap menjaga integritas dan profesionalismenya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, dengan mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat

Ketiga, Kami Menghimbau kepada semua pihak, terutama yang berkontestasi dalam politik untuk menempuh jalur hukum yang ada, apabila menemukan dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam proses pemilu yang sedang berlangsung

Keempat, Kami Menghimbau kepada elit-elit politik untuk memberikan suri tauladan kepada rakyat dengan menjunjung tinggi kaidah-kaidah demokrasi yang berkemanusiaan, beradab dan bermartabat

Kelima, Kami Menghimbau kepada semua pihak untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU dan berhenti saling mengklaim kemenangan demi menjaga kondusifitas di tengah-tengah masyarakat

Keenam, Menyampaikan empati dan duka mendalam kepada penyelenggara pemilu di tingkat TPS, kecamatan maupun kelurahan yang telah gugur dalam menjalankan tugas memastikan pemilu berjalan dengan baik, aman dan lancar

Terakhir atau ketujuh, Meminta kepada pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang Undang-undang No. 7 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengon efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu.

“Mudahan-mudahan revisi UU Pemilu untuk pemilihan umum tahun 2024 lebih manusiawi agar tidak semakin banyak korban meninggal dunia akibat tenaga dan pikirannya diforsir untuk menghitung suara hasil pemilu,” pungkas Abdul Ghoni.

Selain Abdul Ghoni, turut pula menyertai pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogi Pratama, pimpinan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Rijwl Rachman, pimpinan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nabrisi Rohid, pimpinan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ridwan, pimpinan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Wayan dan pimpinan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Aldo.

Editor. :  Rusmiyanto