Tolak Relokasi, PKL Cokelat Jalan Anggrek Wadul ke DPRD Surabaya

oleh -

SURABAYA – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) Cokelat di jalan Anggrek Surabaya berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Surabaya, Rabu (25/9/2019). Aksi ini menyusul penertiban terhadap kawasan lapak mereka oleh Satpol PP Kota Surabaya.

Pengunjuk rasa berorasi sambil membawa poster dan spanduk bertuliskan “PKL Cokelat Jalan Anggrek Tolak Relokasi”. “Kami PKL Cokelat Jalan Anggrek menolak rencana relokasi,” teriak salah satu orator, rabu (25/09/2019) pagi.

Ketua Paguyuban PKL Cokelat Mohammad Zaeni mengatakan, “Kami PKL di jalan Anggrek menolak atas adanya relokasi dari Pemkot melalui Satpol PPKami PKL ini meminta relokasinya jangan jauh-jauh dari tempat semula,” katanya.

Menurut Zaeni, kelompok PKL Cokelat ini sudah punya langganan tetap dari para karyawan – karyawan Grand City dan pekerja lain di sekitar lokasi. Maka, para pelapak ini berharap kepada pemkot agar relokasinya tidak terlalu berjauhan dari tempat semula.“Kalau bisa relokasinya yang diberikan oleh pemkot jangan jauh jauh kasihan PKL (Anggrek) ,” katanya.

Mereka menganggap, relokasi di daerah Kapas Krampung Jalan Ploso itu, dinilai terlalu sepi sehingga tentu akan berpengaruh pada pendapatan perekonomian para PKL.“Jangan terus sosialisasi tiba tiba di relokasi, kasihan PKL karena belum ada persiapan,” ungkapnya.

Kepada Anggota dewan, pihaknya berharap agar bisa membantu dan lebih perhatikan nasib para PKL sebagian besar warga surabaya.“Kami mohon agar kami diperhatikan dan diberikan tempat yang layak bagi para PKL ini,” imbuhnya.

Keluhan dari puluhan PKL Cokelat di Jalan Anggrek ini kemudian diterima langsung oleh Adi Sutarwijono Pimpinan Definitif didampingi sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya.

Pimpinan Definitif DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menuturkan, bahwa para PKL ini tetap ingin berjualan disana, namun yang menjadi masalah bagi PKL ada penertiban sekarang rabu (25/09/2019)

“Kami (DPRD) Surabaya baru puncak pimpinan sementara belum punya kelengkapan, biasanya kalau seperti ini dibahas setelah kelengkapan selesai,” katanya.

Namun, Politisi PDIP berjanji akan berusaha berkomunikasi dengan Satpol PP agar disetujui dan dibahas nanti pada saat alat kelengkapan terbentuk.“Pokoknya hari ini kami minta tidak ada penertiban, sambil membicarakan lebih lanjut,” ujar Awi.