TNI Diminta Copot Baliho Habib Rizieq di Daerah

oleh -
Baliho Habib Rizieq Shihab di Jakarta (Foto: FPI)

Jakarta – TNI diharapkan melanjutkan operasi pembersihan baliho Habib Rizieq Shihab di seluruh wilayah Indonesia dan menghabisi gerakan-gerakan intoleransi atas nama agama hingga ke akar akarnya. Alasannya cukup kuat, demi keutuhan NKRI.

“Indonesia Police Watch (IPW) melihat ada dua alasan strategis kenapa TNI harus bergerak membersihkan semua baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, Minggu (22/11/2020).

Alasan pertama, saat masih berada di Arab Saudi, Rizieq mengajak secara profokatif akan memimpin revolusi seperti di Iran, begitu tiba di Indonesia. Kedua, Rizieq juga mengajak “pemegalan kepala”.

Kedua, Rizieq dan pengikutnya sudah semaunya sendiri terhadap bangsa ini, dengan cara memasang baliho di mana-mana tanpa izin. Bahkan polisi dan Satpol PP tidak berani menindaknya. Sangat ironis, seorang Soekarno yang memerdekakan bangsa ini saja tidak searogan Rizieq, dengan menebar baliho tanpa izin di mana-mana, di seluruh negeri.

“Dua pernyataannya yang sangat profokatif itu sangat rawan menjadi benturan dan memecah belah bangsa Indonesia sebagai NKRI. Ucapan Rizieq itu seakan membuat kelompok intoleran merasa di atas angin dan merasa tak tersentuh oleh hukum di negeri ini,” ulas Neta.

Pencabutan baliho Habib Rizieq dilakukan TNI di sejumlah titik di ibu kota. Aksi serupa juga sudah meluas ke lima wilayah lain di sekitar ibu kota. Pro kontra pun bermunculan menanggapi tindakan TNI.

Dalam kaitan ini IPW tegas mendukung tindakan TNI. Neta berdalih, ketika tak seorang pun aparatur pemerintah berani bersikap mencabuti baliho Habib Rizieq, tentu sangat wajar TNI bergerak. Sebab negeri ini bukan milik Rizieq, tapi milik segenap rakyat. “Jadi jangan biarkan Rizieq semena-mena terhadap bangsa ini, karena dia bukan siapa-siapa dan bukan pendiri negeri ini,” tegasnya.

Menurut IPW, tugas TNI di bidang pertahanan saat ini sudah sesuai tugas dan fungsinya, yang tentu bisa saja melakukan pengendalian di wilayah sipil, apalagi jika aparatur sipil, seperti Satpol PP dan Polri tidak bergerak mengendalikan situasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang yang disebut OMSP (operasi militer selain perang), TNI bisa bergerak mengendalikan situasi demi keutuhan NKRI. Apalagi, keberadaan spanduk atau baliho Rizieq itu tidak hanya melanggar peraturan daerah (Perda) karena tidak memiliki izin pemasangan, tapi juga dibarengi sikap-sikapnya yang propokatif mengancam keutuhan NKRI. Sikap Rizieq dan baliho yang terpasang itu bisa menimbulkan perpecahan masyarakat Indonesia, sehingga wajar ditertibkan TNI.

IPW menilai, apa yang diperintahkan Pangdam Jaya itu merupakan kerangka penegakan hukum, terutama di saat aparatur hukum tidak bergerak mengendalikannya. IPW melihat, sudah lebih dari setahun baliho baliho ilegal itu bebas berdiri tanpa ada yang berani menyentuhnya. Satpol PP dan Polri hanya membiarkannya. Jadi apa yang dilakukan TNI itu harus dilihat sebagai upaya bahwa negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang melanggar hukum, terutama Rizieq dan FPI nya.

Indonesia adalah negara hukum, semua pihak harus taat kepada hukum. Tidak boleh seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar di negeri ini. Padahal, tujuannya untuk memprovokasi dan memecah belah NKRI.

“Sebab itu IPW mendesak TNI agar terus melakukan operasi untuk menurunkan semua baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi baliho yang mengajak revolusi dan “memenggal kepala”, TNI harus menangkap pemasangnya dan menyerahkannya kepada polri,” ujar Neta.

Lebih lanjut, IPW mengingatkan Rizieq, jika memang ingin berkuasa di negeri ini, FPI hendaknya menjadi partai dan ikut Pemilu 2024. Jika menang dalam Pemilu dan Pilpres 2024, Rizieq tentunya bisa menjadi presiden. “Jadi tidak perlu memprovokasi dan memecah belah umat dan NKRI untuk meraih kekuasaan,” tegasnya.