Tiga fraksi pengusul hak interpelasi : Ini Keputusan Bersama dan harus dihormati dan dijalankan.

oleh -

Bondowoso: Tiga fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, pengusul hak interpelasi terhadap Bupati Bondowoso, menanggapi dingin adanya penolakan tiga Fraksi  yaitu PPP, PKS dan Gerindra yang berikukuh menolak keras atas pengajuan hak interpelasi.  Tiga fraksi pengusul hak interpelasi, yakni PKB, PDIP dan Golkar.

Ketua Fraksi PKB, H. Tohari, mengatakan bahwa pelaksanaan hak interpelasi merupakan hasil keputusan bersama anggota dewan, walaupun saat pengusulan ada yang sepakat dan tidak.

“Begitu sudah di putuskan dalam rapat maka ini menjadi sikap dan keputusan DPRD yang menjadi keputusan bersama,” ungkapnya saat dihubungi kabarjatim.com.

Ia menambahkan, Mekanisme pengambilan keputusan sudah di atur di tata tertib DPRD. Dan menyebutkan bahwa pengambilan Keputusan di ambil secara musyawarah mufakat atau aklamasi, apabila musyawarah mufakat tdk bisa di capai maka keputusan tersebut di ambil dengan suara terbanyak atau voting.

“Dalam paripurna kemarin tidak sampai di lakukan voting, dan semua tahapan dan penjadwalan sudah di bicarakan di forum bamus, itu reprsentasi dari seluruh fraksi di DPRD, kalau sudah disetujui di bamus sama halnya sudah di setujui oleh seluruh wakil fraksi” Tambahnya.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Fraksi PDIP, Sinung Sudrajad bahwa Setiap keputusan yg diambil pasti sebelumnya diawali pro dan kontra, namun ketika sudah menjadi keputusan ya semua wajib mentaati.

“Dalam Paripurna intern kedua tempo lalu, semua mensepakati bahwa interpelasi menjadi keputusan DPRD dan itu sah, ketika palu diketok pun tidak ada yg protes dan tidak ada satupun anggota yang menolak, artinya kan sudah setuju semua,”Tegasnya.

Sementara menurut Ketua Fraksi Golkar, Kukuh Rahardjo, juga sependapat bahwa penolakan yang dilakukan oleh tiga fraksi merupakan hal yang wajar, karena setiap fraksi punya pandangan berbeda. Namun, masalah jadwal sudah dibahas di Badan Musyawarah dan sudah jadi kesepakatan bersama.

“Hak interpelasi merupakan hak anggota DPRD, tujuannya tidak lain adalah mengawal pemerintahan untuk mewujudkan visi misinya yang sudah disepakati bersama di dalam RPJMD,”Tegasnya.(Noe)