Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Mobil Desa di Sidoarjo

oleh -

SIDOARJO- Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Center Foor Participatory Development (CePAD) Indonesia Kasmuin angkat bicara terkait dugaan korupsi pengadaan mobil oprasional desa (MOD) yang sedang diselidiki oleh Polda Jatim. Pengadaan MOD ini menggunakan skema bantuan keuangan khusus (BKK) yang diberikan ke masing-masing desa.

Ia mengatakan, dalam pelaksanaan realisasi BKK, sepenuhnya menjadi tanggung jawab desa. Sesuai dengan ketentuan perencanaan dan peruntukan dalam keputusan Bupati.

“Karena skemanya BKK, maka sebenarnanya menjadi tanggung jawab penuh pemerintahan desa,” katanya saat ditemui di kawasan Gor Sidoarjo, Rabu (20/3/2019).

Selain itu, lanjut kasmuin, evaluasi Gubernur dan persetujuannya pada posisi yang benar. Sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam regulasi dan pedoman penggunaan BKK. Begitu juga Tim Pengawalan Pengamanan dan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D), dalam hal ini Kejaksaan Negri (Kejari) Sidoarjo juga pada posisi yang benar. Karena TP4D hanya memberikan tinjauan secara hukum sesuaia dengan prosedur yang ditentukan.

“Baik persetujuan Gubernur dan juga TP4D dalam masalah ini tidak dapat disalahkan. Kalau Gubernur menyetujuinya karena sudah ada ketentuan regulasi dan pedoman penggunaan BKK. Sedangkan TP4D sifatnya hanya memberikan rambu-rambu dalam hal penggunaan BKK,” ujarnya penuh semangat.

Kasmuin menambahkan, kesalahan yang ada diduga pada teknis pelaksanaannya. Contoh diantaranya, diduga pengadaan mobil yang seharusnya menjadi kewenangan mutlak pemerintahan desa diduga cara pembeliannya dikordinir. Contoh lain misalkan dari pengadaan mobil tersebut ada “Cash Back” harusnya “Cash Back” dimasukkan pada APBDes tahun berikutnya. Ketika tidak dimasukkan inilah yang menjadi problem.

“Kalau cara pembelian mobilnya dikoordinir ini yang jelas salah. Apalagi kalau ada Cash Back dari pembelian mobil tapi tidak dimasukkan dalam APBDes tahun berikutnya, ini yang harus ditelusuri siapa yang menikmati,” papar pria yang akrab disapa Cak Muin ini.

Diakhir wawancara Kasmuin berharap kasus ini harus diusut secara tuntas. Dan dijadikan pelajaran kepada semua Kepala Desa supaya ke depan lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran desa.

“Kita dukung Polda Jatim mengusut tuntas kasus ini, biar kedepan para Kades lebih hati-hati dalam mengelola keuangan desa,” pungkasnya.

Perlu diketahui, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2016. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo menganggarkan Mobil Operasional disemua Desa yang ada di Sidoarjo, namun sempat ditolak oleh Gubernur Jawa Timur. Akan tetapi di P-APBD Tahun 2017 Pemda menganggarkan kembali dan disetujui oleh Gubernur Dengan total Anggaran 69 Milyar, masing-masing desa mendapat alokasi 202 juta untuk kemudian dibelanjakan mobil merek Suzuki APV dengan harga sekitar 194 juta. Dan sisanya ditransfer lagi ke rekening Pemda.

Editor : Nurul Arifin