Terindikasi Politis, Sejumlah Desa di Sumenep Terhambat Cairkan DD/ADD

oleh -

SUMENEP – Hingga Mei 2019, sejumlah desa di Kabupaten Sumenep, masih belum mampu melakukan pengajuan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) tahap I tahun 2019.

Data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, hingga saat ini baru 30 persen desa dari total desa 330 yang telah direkomendasikan untuk melakukan pencairan dana tersebut di bulan ini.

“Yang kami rekomendasikan ke DPPKA (Keuangan) itu sekitar 30 persen lah ya. Desa-desa itu sudah melalui proses dari perampungan Lpj dan pengajuan tahap I tahun 2019,” terang Kepala DPMD Sumenep, Mohamad Ramli.

Ramli menyebut, keterlambatan perangkat desa dalam melakukan pencairan dana tersebut lantaran lobi-lobi politik antara perangkat desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD).

Lobi-lobi politis itu terjadi karena desa sejauh ini masih melangsungkan tahapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) atau tidak melampirkan APBDes dalam proses pengajuan pencairan.

Apabila hal tersebut belum selesai, DPMD tidak akan merekomendasikan untuk pencairan.

“APBDes itu proses politis di desa, ditetapkan oleh kepala desa dengan BPD. Hemat kami ya, desa itu yang lambat dalam proses pengajuan karena terindikasi politis itu,” katanya.

Dia juga menyebut, politis yang disampaikan tersebut bukan hanya karena ada lobi-lobi atau tarik ulur antar kepala desa dengan BPD. “Politis itu tidak serta merta tarik ulur ya, melainkan proses yang harus dilalui desa agar terbentuk APBDes,” terangnya.

Ramli meyakini, semua desa di Sumenep dalam waktu dekat akan melakukan proses pengajuan pencairan DD/ADD tahap I tahun 2019.

Editor : Nurul Arifin