Terapkan Wajib Diniyah, Ini Dia Target Disdik Sumenep

oleh -

SUMENEP – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur meluncurkan program Wajib Diniyah untuk 11 kecamatan yang tersebar di wilayah Sumenep.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumenep Abuya Busyro Karim bersama istri Nurfitriana, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma, Sekdakab Sumenep Edi Rasyiadi, Kepala Kemenag Sumenep, dan sejumlah pimpinan OPD berikut stakeholder pendidikan di Sumenep.

Saat sambutan Kepala Disdik Sumenep Bambang Irianto menjelaskan, program Wajib Diniyah tersebut dilaksanakan agar para peserta didik mampu menguasi pembelajaran dibidang keagamaan serta upaya memajukan kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Sumenep.

“Kami ingin menerapkan pendidikan berbasis digital yang berakhlaqul karimah. Upaya ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang peka terhadap perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan spritual dan karakter yang tertanam,” katanya.

Tak tanggung-tanggung, program tersebut akan digagas di 11 kecamatan. Tahun depan ditargetkan sudah bisa menerapkan program tersebut di seluruh lembaga di Sumenep.

“Dari 11 kecamatan itu meliputi Kecamatan Kota, Kalianget, Gapura, Manding, Dasuk, Ambunten dan Rubaru, termasuk juga di Lenteng, Ganding, Saronggi dan Bluto. Tahun depan kita targetkan sudah serentak 27 Kecamatan,” terangnya.

Sementara untuk jumlah peserta sendiri, lanjut Bambang, ada 7.025 siswa SD dari 227 lembaga, 1.074 siswa dari 10 SMPN, menyusul SMP Swasta. Termasuk pula seluruh siswa SMA/SMK yang tersebar di 11 kecamatan.

“Diniyah tingkat Ula untuk SD, Wustho untuk SMP, sementara Ulya SMA sederajat, ini di luar struktur kurikulum nasional, dibimbing guru atau ustad yang kompeten, dilaksanakan tiga kali dalam seminggu dengan 2 jam tatap muka minimal,” tandasnya.

Bupati Sumenep Abuya Busyro Karim sangat mengapresiasi program tersebut. Dia berharap, program Wajib Diniyah dapat menjadi keseimbangan antara penguatan intelektual dan keimanan peserta didik.

Selain itu, soal Wajib Diniyah akan menjadi peraturan daerah (Perda). Saat ini, Perda tersebut sedang digodok oleh pihak legislatif bersama eksekutif. Diharapkan pula, dalam tahun ini sudah di sahkan.

“Ini harus ada keseimbangan antara pemerintah dengan penguatan karakter anak didik. Baik dari segi penguatan intelektual atau lainnya. Dengan adanya wajib diniyah ini pasti akan menjurus pada penguatan keimanan dan keislaman para siswa,” tandasnya.

editor : Nurul Arifin