Tahun 2019, Baru 1 Anggota DPRD Sumenep yang Melaporkan LHKPN

oleh -
Kantor DPRD Sumenep ( Foto : Musyfiq/Sumenep)
Kantor DPRD Sumenep ( Foto : Musyfiq/Sumenep)

SUMENEP-Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terkesan enggan untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika pada 2017 hanya ada 22 anggota dan pada 2018 hanya ada 7 anggota DPRD yang melakukan pelaporan, di awal tahun 2019 ini ternyata lebih miris lagi, yakni baru 1 orang yang melaporkan LHKPN ke KPK.

Sekretaris DPRD Sumenep, Mohamad Mulki mengatakan, minimnya anggota DPRD yang melaporkan harta kekayaannya itu karena kurangnya pengetahuan soal ilmu teknologi. Sehingga mereka tidak melaporkan harta kekayaannya.

“Untuk melaporkan harta kekayaan itu kan harus online, jadi ada anggota DPRD yang masih kurang paham tentang IT bisa dibilang tidak akan melaporkan,” terangnya.

Menurutnya, sesuai aturan pelaporan harta kekayaan anggota dewan itu mulai 31 Desember 2016 hingga 31 Maret 2017 dan seterusnya. Misalnya, harta kekayaan tahun 2016 itu dilaporkan pada tahun 2017 sesuai periodenya dan selanjutnya.

Mulki juga menyebut, kewajiban pejabat dan anggota dewan melaporkan harta kekayaannya tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Selain itu juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“Jadi sesuai aturan, melaporkan harta kekayaan ini sebenarnya merupakan kewajiban anggota setiap tahun,” terangnya.

Sementara saat ini, Sekretariat DPRD Sumenep sudah ada tim yang siap mendampingi dalam pelaporan harta kekayaan anggota dewan.

“Sebenarnya tidak ada alasan lagi bahwa mereka tidak tahu prosesnya. Karena kami sudah menyiapkan tim,” jelasnya.

Disinggung soal sanksi, Mulki mengaku belum berani. Sebab, setiap sanksi yang akan diambil menyesuaikan dengan aturan yang ada. “Karena tidak ada aturan untuk memberikan sanksi itu mungkin membuat anggota abai,” tandasnya.

editor : Nurul Arifin