Soal Korupsi, Giliran Warga Kepatihan Datangi Ombudsman Jawa Timur

oleh -
Warga Kepatihan di Kejari Sidoarjo (Muhaimin/Kabarjatim)
Warga Kepatihan di Kejari Sidoarjo (Muhaimin/Kabarjatim)

SIDOARJO- Tekad Sutaji perwakilan warga Desa Kepatihan Kec. Tulangan untuk memberantas dugaan korupsi di desanya begitu bulat. Meskipun sudah tiga kali mengirim surat ke Kejaksaan Negri (Kejari) Sidoarjo terkait mempertanyakan kasus dugaan pungli proses pengurusan sertifikat masal program PTSL di Desanya yang sudah pernah dilaporkan ke Kejari Sidoarjo pada tanggal 28 Maret Tahun 2017 dan tidak pernah digubris oleh Kejari Sidoarjo. Hari ini, pihaknya mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis, (17/1/2019).

Kedatangan Sutaji ke Kejati Jatim kali ini dengan tujuan mengirim surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur. Yang isi suratnya adalah memohon petunjuk dan arahan dari Kajati terkait kasus dugaan pungli yang ada didesany, yang mana kasus ini sudah Ia laporkan ke Kejari Sidoarjo namun tidak ada perkembangan sampai sekarang.

“Kita minta arahan dan petunjuk dari Kajati mas, karena di Kejari Sidoarjo kita tidak pernah digubris, bahkan tiga kali kita berkirim surat dan tidak pernah dijawab,” katanya saat diwawancarai wartawan kabarjatim.com.

Sutaji menambahkan, pihaknya bukan hanya mendatangi Kantor Kajati Jatim, Ia juga mendatangi kantor perwakilan Ombudsman wilayah Jawa Timur, Jl Ngagel Timur No. 56 Pucang Sewu Ngubeng Surabaya.

“Kita juga mendatangi kantor perwakilan Ombudsman jatim sebagai bentuk ikhtiar melawan dugaan korupsi didesa saya,” pungkas pria berkumis itu.

Warga Kepatihan di Ombusman Jatim (Muhaimin/Kabarjatim)
Warga Kepatihan di Ombusman Jatim (Muhaimin/Kabarjatim)

Perlu diketahui, pada 27 Maret lalu, perwakilan Desa Kepatihan mendatangi Kejari untuk melaporkan dugaan pungli di Desanya. Mereka menanyakan terkait tarikan uang 500 ribu untuk pembuatan akte tanah yang dilakukan oleh panitia PTSL desa Kepatihan kepada 536 berkas warga yang kepemilikan tanahnya di atas tahun 1997. Akan tetapi akte tersebut tidak didapatkan warga sampai sekarang meskipun saat ini sertifikat tanah sudah dipegang oleh warga.

Editor : Nurul Arifin