Sidang Ahmad Dhani Diwarnai Kericuhan

oleh -

SURABAYA-Sidang kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo (ADP) ricuh. Pihak Kejaksaan dan tim kuasa hukum terjadi aksi saling dorong. Aksi ini juga melibatkan sejumlah awak media yang berasa di lokasi.

Aksi ini terjadi saat ADP hendak dibawa ke ruang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jalan Arjuno. Tim kuasa hukum ADP menolak kliennya ditahan. Aksi dorong mendorong pun tak terelakkan di ruang tersebut. “Jaksa nggak boleh begitu, saya ini kuasa hukumnya, dia bukan tahanan jangan seperti itu!,” teriak salah satu kuasa hukum ADP di lokasi.

Sementara itu, jalanya sidang pentolan grup band Dewa 19 ini berlangsung aman dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa. Daam eksepsi tersebut, ada lima poin yang berisi keberatan.

“Bahwa oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan Perkara  Pidana ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya adalah keliru adanya, karena dalam Surat Dakwaan tidak dijelaskan di mana Terdakwa melakukan distribusi/transmisi/membuat dapat diakses Vlog yang diduga memuat penghinaan  sebagaimana dituduhkan tersebut dan berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan
Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif mengadili perkara ini,” ujar Aldwin, Selasa, (12/2/2019).

Kedua, Eksepsi Kesalahan Penerapan Pasal UU ITE, dimana kuasa hukum menilai bila kasus ini seharusnya menggunakan pasal 27 ayat (3). Sedangkan yang Ketiga, Eksepsi Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima Karena Pengaduan Klacht-Delict Tidak Sah.

Keempat, Eksepsi Surat Dakwaan Dapat Dibatalkan dan yang kelima, Eksepsi Surat Dakwaan Batal Demi Hukum.

“Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka kami penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sela,” pinta Aldwin.

Kuasa hukum ADP meminta majelis supaya menerima eksepsi seluruhnya dan membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum demi hukum (nietig van rechtswege) atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet  ontvantkelijke verklaring van het openbaar ministrie).

Menanggapi eksepsi tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Anton Widyopriyono menunda sidang dan dilanjutkan pada hari Kamis esok.

editor : Nurul Arifin